BKSP DPD RI Garda Depan Kerjasama Parlemen : Jajaki Peluang dan Potensi Daerah Indonesia dan Luar Negeri Melalui Multitrack Diplomacy

                                      BKSP DPD RI Garda Depan Kerjasama Parlemen :

Jajaki Peluang dan Potensi  Daerah Indonesia dan Luar Negeri

Melalui  Multitrack Diplomacy

 

Edrida Pulungan, SE., M.HI., M.Si

 

The full range of international activities undertaken by parliamentarians in order to increase mutual understanding between countries, to assist each other in improving the control of governments and the representation of a people and to increase the democratic legitimacy of inter-governmental institutions

(Frans W Weisglass, Politisi Parlemen Belanda)

 

Dalam Pernyataan anggota parlemen Belanda Frans W Weisglass tergambar peran anggota parlemen yang sangat penting karena terlibat dalam aktivitas internasional menyeluruh dalam meningkatkan saling pengertian antar negara-negara, untuk saling membantu dalam memperbaiki pengawasan terhadap pemerintah dan keterwakilan rakyat dalam meningkatkan legitimasi demokrasi antar institusi pemerintahan. Tentu saja peran ini merupakan peran anggota parlemen dalam melaksanakan diplomasi parlemen

Dalam aktivitasnya diplomasi merupakan manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara  denganaktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara, melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespodensi,pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobby, kunjungan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait. Meskipun diplomasi berhubungan dengan aktivitas- aktivitas yang damai, dapat juga terjadi dalam kondisi perang atau konflik bersenjata, karena tugas utama diplomasi tidak hanya manajemen konflik,tetapi juga manajemen perubahan dan pemeliharaannya dengan cara melakukan persuasi yang terus menerus ditengah-tengah perubahan yang tengah berlangsung

Konsep baru diplomasi yang lebih tajam dan melibatkan banyak stakeholders, yaitu Multi-Tracks Diplomacy. Definisi umum diplomasi jenis baru ini, bahwa tugas diplomasi tidak hanya dominasi pemerintah (Kementerian Luar Negeri), tetapi juga menjadi tanggung jawab stakeholders yang lain, termasuk parlemen. Diplomasi Parlemen Multitrack Diplomasi mengacu pada visi total diplomasi dalam arti penggunaan seluruh upaya dari para aktor (diplomat dan nondiplomat) dalam pelaksanaan politik luar negeri, dan keterlibatan daerah sebagai salah satu track. Dalam pelaksanaan diplomasi total, peranan aktor dipandang penting untuk mewujudkan kepentingan dan cita-cita nasional suatu negara. Dalam pelaksanaan politik luar negeri, diplomasi multijalur berakibat munculnya elemen fundamental untuk menipiskan sekat tebal yang semula memisahkan aktor internasional dan aktor domestik dalam mengelola diplomasi. Diplomasi multi jalur kerap melibatkan sejumlah unsur aktor dalam masyarakat, yaitu pemerintah pada jalur utama, dan pada jalur kedua terdapat LSM (NGO), kalangan profesional, kelompok agama, kelompok bisnis, aktivis advokasi, aktivis penelitian, pelatihan, pendidikan, organisasi penyedia dana, media massa, dan warga negara biasa (Shoelhi, 2011:83). Anggota Parlemen sebagai politisi juga adalah diplomat yang terpilih secara demokratis. Perannya dalam diplomasi internasional sangat penting sebagai salah satu alternatif multi-track diplomacy. Maka dari itu harus ada sinergi yang baik antara pemerintah dan parlemen yang akan menunjang posisi tawar Indonesia di kancah internasional

           Diplomasi Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) dibentuk oleh DPD RI dalah sebagai alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap yang mempunyai tugas membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPD dan lembaga sejenis, lembaga pemerintah ataupun lembaga nonpemerintah, baik secara regional maupun internasional, atas penugasan sidang paripurna ataupun atas dasar koordinasi dengan Panitia Musyawarah, dan komite- komite DPD RI

Dalam implementasinya BKSP juga melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan oleh alat kelengkapan baik regional maupun internasional; serta mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kunjungan delegasi lembaga negara sejenis yang menjadi tamu DPD. Keberadaan BKSP sebagai alat kelengkapan dewan yang dibentuk untuk menjadi ujung tombak diplomasi parlemen. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). BKSP mempunyai fungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPD RI dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen.

BKSP juga menyampaikan saran atau rekomendasi kepada Pimpinan DPD terkait masalah kerja sama antar-parlemen.Karena BKPS jugaa harus rutin engadakan sidang gabungan dengan pimpinan, Panitia Musyawarah, Panitia Urusan Rumah Tangga, Panitia Perancang Undang-Undang, dan Komite dalam rangka pembentukan delegasi DPD RI untuk kunjungan referensi ke luar negeri demi kebutuhan komite untuk menambah pengetahuan atau informasi pendukung dalam merancang RUU

BKSP juga bisa memberikan usul kepada pimpinan tentang kerjasama potensial  antara DPD RI dan lembaga negara sejenis, baik secara regional maupun internasionalm karena hubungan antar lembaga memang sangat penting dalam membangun komunikasi dan pertukaran informasi dan mendukung eksistensi DPD RI secara kelembagaan dan internasional

Saat ini 79 negara menggunakan sistem bikameral (parlemen dua kamar), ada 114 negara unikameral (parlemen 1 kamar). Jadi, kalau ada sinergi antara DPD RI dan DPD RI, parlemen Indonesia pasti mampu mengelola peluang-peluang untuk memperkuat posisi Indonesia di berbagai forum dunia internasional

              Beberapa forum yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Parlemen yakni Diplomatic Gathering yang dibuat sebagai wadah yang  diharapkan menjadi  forum komunikasi yang efektif antara DPD RI, Gubernur, Seluruh Pimpinan Daerah dengan para Duta Besar Negara sahabat sebagai pintu masuk/entry point perdagangan/investasi untuk daerah-daerah di Indonesia untuk pengembangan peluang investasi dan kerjasama lainnya. Seiring dengan itu, Kedutaan Negara sahabat dapat menyampaikan berbagai bidang pembangunan yang dapat ditingkatkan dalam bentuk kerjasama senat/parlemen sesuai dengan potensi dan keunggulan masing-masing negaranya.

Keluaran yang diharapkan dari Diplomatic Gathering adalah adanya kerjasama yang konkret dan peningkatan kapasitas kelembagaan DPD RI dalam mendorong berbagai bidang pembangunan daerah dengan belajar dari kesuksesan atau kegagalan (best practices) Parlemen Negara lain melalui forum bilateral, multilateral, dan internasiona

Rekam Jejak DPD RI pernah mengadakan Diplomatic Gathering dengan melibatkan Gubernur Seluruh Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, BKPM, dan Para Duta Besar negara sahabat. Diplomatic Gathering akan dilaksanakan pada tanggal 26-27 Maret 2015 di Gedung MPR/DPD RI yang saat itu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal DPD RI, Prof. Dr. Ir. Sudarsono Hardjosoekarto di Gedung B DPD RI, Kamis 12 Maret 2015. Gagasan tentang Diplomatic Gathering  tersebut sebenarnya diusulkan oleh para duta besar kepada Pimpinan DPD RI untuk mendorong perlunya kerjasama yang konkret antara daerah-daerah di Indonesia baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan negara-negara sahabat dalam bentuk kerjasama ekonomi maupun sosial, dan budaya. Hingga pada saat itu Pimpinan DPD RI, Irman Gusman menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan memformulasikan dalam bentuk hubungan investasi antara daerah-daerah di Indonesia dan daerah-daerah negara sahabat yang difasilitasi oleh Perwakilan/Keduataan Negara yang ada di Indonesia.  

Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat hubungan dan komunikasi yang efektif antara DPD dan seluruh pimpinan daerah dengan para duta besar negara sahabat sebagai pintu masuk investasi untuk daerah-daerah di Indonesia.Pertemuan ini sekaligus membuktikan tekad DPD RI untuk mempertemukan para gubernur dan DPD di 34 Provinsi di Indonesia dengan para kepala perwakilan negara-negara sahabat. Ini juga sebagai upaya membawa dunia ke Indonesia.

Pada akhir Desember 2015 nanti ketika Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi kenyataan, pasar regional ASEAN akan semakin bergairah oleh adanya arus barang, jasa, dan orang. tujuan yang lebih besar lagi yang juga akan membawa serta prospek-prospek baru untuk bisnis dan investasi serta kerja sama di berbagai bidang. Dengan penyelenggaraan acara ini, para duta besar akan semakin mengenal Indonesia. Juga akan lebih banyak lagi investor yang akan berinvestasi ke daerah-daerah potensial di Indonesia.Karena disadari atau tida pembangunan sebagai agregasi dari pembangunan daerah-daerah potensial di Indonesia. Itulah sebabnya peran kepala daerah juga menjadi semakin penting dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Sedangkan Tiga tahun kemudiam DPD RI melaksanakan kembali Regional Diplomatic Meeting (RDM) 2018 di Bali pada 7-9 Desember 2018 yang bertujuan memfasilitasi dan memediasi daerah untuk mengadakan  mediasi, promosi, atau investasi dan mempromosikan produk unggulan daerah  ke luar negeri. Tujuan Diplomatic Gathering lebih luias lagi berkomitmen untuk membangun kemitraan bukan hanya di dalam negeri tetapi diluar negeri dengan terus berperan aktif dari Pimpinan DPD RI yang terus dimaksimalkan untuk membina hubungan baik. Hubungan ini tidak hanya kerjasama antara daerah, melainkan antara daerah dengan luar negeri. Pimpinan DPD RI, Oesman Sapta Odang menyampaikan bahwa perlu  melibatkan para duta besar dengan terus menjalin komunikasi

  B.Peran BKSP dalam Multirack Diplomacy

Diplomasi adalah salah satu cara mencapai kepentingan nasional dengan bekerjasama dengan negara lain. Dilihat dari perspektif sejarah, Pada dekade 1970-an para anggota parlemen lintas negara-negara Eropa, diantaranya Swedia, Jerman Barat, dan Inggris aktif menjalankan diplomasi parlemen dalam menuntaskan masalah-masalah yang timbul pasca Revolusi Anyelir di Portugal tahun 1974-1975. Oleh karena itu peran parlemen tidak dapat dipandang sebelah mata hanya sebagai pelengkap diplomasi yang dijalankan pihak eksekutif ide tentang diplomasi parlemen bukanlah sesuatu yang sama sekali baru. Dalam perspektif historis fungsi ini telah dijalankan oleh para anggota senat Romawi baik dalam format kekaisaran maupun republik.

Secara faktual keterlibatan parlemen dalam berbagai peluang kerja sama internasional merupakan keniscayaan zaman. Meski dalam berbagai literatur disebutkan bahwa diplomasi yang dijalankan oleh DPD RI bersifat second track (diplomasi jalur kedua), diplomasi parlemen justru berkembang pesat melampaui diplomasi tradisional yang dijalankan pemerintah karena pada praktiknya di lapangan DPR tidak hanya menjalankan diplomasi parliament to parliament. BKSP DPD RI bisa membuka ruang komunikasi antara parlemen, bisnis, universitas, dan organisasi non pemerintah (NGO) dari mancanegara
          

A.Diplomasi BKSP  di Bidang Kesehatan

Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI Gusti Farid Hasan Aman bersama Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menerima audiensi dari Duta Besar Prancis untuk Indonesia, H.E. Olivier Chambar di Parlemen Senayan baru-baru ini yakni 10 September 2020. Dalam pertemuan Indonesia dengan Prancis memiliki hubungan bilateral yang telah lama terjalin sejak awal Indonesia berdiri. Nono berharap melalui peningkatan kerja sama antar keduanya, terutama melalui kerjasama DPD RI dengan Senat Prancis, hubungan antar kedua bangsa dan negara menjadi lebih baik dan bidang-bidang yang dikerjasamakan akan diperluas.

BKSP dan Parlemen Prancis akan menjalin kerjasama antara Indonesia dengan Prancis dalam pengembangan vaksin Covid-19 yang sangat dibutuhkan mengingat banyaknya kasus covid di Indonesia dan Prancis yang sudah menewaskan ribuan nyawa. Sedangkan kedepan  BKSP DPD RI perlu untuk mulai menjajaki kerjasama multuilateral dalam menjalin solidaritas antar negara dalam mengatasi krisis selama covid 19 diantaranya mencalonkan diri untuk terlibat dalam pertemuan negara G20. BKSP Juga bisa menambah  kerjasama dengan negara-negara lainnya untuk membuat penelitian dalam rangka menemukan vaksin covid 19 misalnya dengan negara China,  India, Korea Selatan, Inggris Rusia, dan lain sebagainya. Di sisi ain juga perlu membuat satuan tugas di parlemen dalam rangka kerjasama menghasilkan sejumlah penemuan berbasis teknologi untuk membantu tenaga kesehatan dalam menangani penularan virus corona seperti ventilator dan juga alat kesehatan yang bisa mendeteksi virus.

Disamping itu  BKSP perlu melaksanakan kerjasama dengan negara-negara maju yang tergabung dalam G20 seperti berbagai inovasi teknologi  seperti ; 1.Aplikasi Pendeteksi virus, yang bisa diguanakan untuk mendeteksi virus,2. Thermal scanner yang bisa mendeteksi dengan valid terkait kodisi suhu tubuh yang dipakai di berbagai fasilitas publik seperti bandara, tempat belanja, sekolah, dan ruang publik lainnya untuk mengantisipasi setiap masyarakat, 3.Robot Doctor yang membantu menggantikan tugas dokter dalam membantu pasien yang sakit mengingat jumlah dokter terbatas, aplikasi pelacacak virus covid19., 4. Teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dirancang untuk mengidentifikasi pola pergerakan penyebaran virus Covid-19, 5).Drone yang bisa menghantarkan makanan atau obat-obatan serta teknologi lainnya

Untuk itu BKSP sebagai  garda depan bisa bekerjasama Parlemen China dan Rusia, Turki serta parlemen negara G20 lainnya agar membentuk kerjasama yang solid terkait covid19. Indonesia sebagai negara yang sangat aktif dalam diplomasi kesehatan dan memperjuangkan kerjasama penanganan kesehatan global public health” harus terus berupaya membantu pemerintah untuk turut mencari solusi dalam berbagai pertemuan parlemen.

B.Diplomasi Parlemen  di bidang Ekonomi dan Bisnis

BKSP (DPD) RI  juga ikut  menjajaki hubungan bisnis, dagang dan investasi serta turut mempromosikan produk unggulan daerah keluar negeri  Indonesia ke luar negeri dengan

dan menyambut baik penandatanganan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA), dan berharap hubungan ekonomi, perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Korea Selatan semakin meningkat, terutama bagi peningkatan investasi dan ekonomi dengan daerah. BKSP DPD RI mengadakan pertemuan ayang didampingi  Wakil Ketua DPD  RI Sultan B Najamudin dengan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-Beom didampingi Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI Gusti Farid Hasan Aman, di Kantor Kedutaan Besar Republik Korea, Jakarta

DPD RI sebagai kamar kedua di parlemen Indonesia yang mewakili daerah-daerah ingin  agar Korea lebih meningkatkan kerja sama yang memberikan peluang peningkatan ekonomi terutama bagi daerah-daerah di 34 provinsi. Karena Korea Selatan sebagai salah satu investor terbesar di Indonesia, banyak potensi besar dari setiap daerah yang bisa dimaksimalkan dan melalui para senator bisa menjadi jembatan untuk mempromosikan berbagai kesempatan kerjasama investasi dari Korea dengan daerah. Karena basis DPD RI adalah daerah, BKSP DPD RI terus menjajaki hubungan erat yang terjalin antara Indonesia-Korea dapat membawa para pengusaha untuk melirik kesempatan investasi ke daerah.
Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-Beom “Dalam waktu dekat, BKSP DPD RI menjalankan fokus kerja untuk kepentingan daerah, kami menyampaikan bahwa pada tanggal 17-18 April BKSP DPD RI akan mengadakan Regional Diplomatic Meeting di Balikpapan, Kalimantan Timur. RDM adalah pertemuan antara pemangku kepentingan daerah dengan pemangku kepentingan dari luar negeri. Kami berharap kehadiran Duta Besar dan bisa membawa pengusaha dari Korea untuk bisa bertemu dengan gubernur atau pengusaha dari daerah melihat potensi-potensi kerjasama investasi,” kata Gusti.

Selanjutnya, dalam memperkuat kerja sama kelembagaan parlemen, DPD RI ingin menjalin hubungan yang lebih erat dengan Parlemen Nasional Korea dengan membuat Memorandum of Understanding (MoU) untuk memperkuat ikatan kerja sama antara kedua parlemen. Karena untuk meningkatkan kerja sama antara Parlemen Republik Korea dan DPD RI dan penguatan kelembagaan, kami minta Duta Besar bisa menyampaikan MOU antara DPD RI dengan Parlemen Nasional Korea Selatan.  Pertemuan tersebut  dihadiri Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, Ketua BKSP DPD RI Gusti Farid Hasan Aman, Anggota DPD RI Asyera Respati, Sylviana Murni, Emma Yohana, Misharti, Badikenita Sitepu, Edwin Pratama Putra

 

C. Diplomasi Parlemen  di bidang Pendidikan

 

Badan Kerja Sama Dewan Perwakilan Daerah RI (BKSP DPD RI) melakukan kunjungan kerja ke Slowakia untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang. Indonesia dan Slowakia selalu saling dukung pada forum internasional. Dukungan Slowakia terhadap Indonesia pada isu kelapa sawit. Saat ini Slowakia memegang tampuk kepresidenan Visegrad sehingga peranan Slowakia dapat menjadi jembatan bagi Indonesia guna melakukan penetrasi di kawasan Eropa Delegasi yang dipimpin oleh anggota DPD RI Emma Yohana itu mengadakan pertemuan dengan National Council Slowakia (Parlemen), Kementerian Pendidikan, Visegrad Fund, Kadin Indonesia-Slowakia, dan Wakil Gubernur Bratislava.

Kunjungan delegasi  BKSP ke Slowakia yang berlangsung pada 11-18 Maret 2019  yang diterima Dubes RI untuk Indonesia, Adiyatwidi Adiwoso Asmady . Pertemuan BKSP tersebut  bertujuan meningkatkan hubungan bilateral kedua negara dan diimplementasikan sehingga dapat memberikan hasil nyata dalam bidang pendidikan dan mengetahui lebih jauh tentang sistem pendidikan di Slowakia dan tawaran beasiswa dari Pemerintah Slowakia.

BKSP menjajaki kerjasama dengan Pihak Kementerian yang diwakili  Olga Nachmannov  yang menyampaikan bahwa kerja sama antar universitas dapat langsung dilaksanakan tanpa harus mendapatkan rekomendasi dari Kementrian Pendidikan. Karena pemberian program beasiswa Darmasiswa dari Kemendikbud, sangat diapresiasi oleh Kementerian dan sangat diminati oleh siswa Slowakia.

Sementara dalam pertemuan dengan Presiden Kadin Slowakia-Indonesia, Milan Compel, dibahas mengenai pengembangan kerjasama bilateral Indonesia-Slowakia di sektor otomotif, energi, dan pariwisata. SIOK juga akan mengusahakan berdirinya “House of Indonesia”. Dalam kunjungan tersebut BKSP DPD RI juga mendapatkan pemaparan terkait Internasional Visegrad Fund (IVF) memberikan paparan mengenai peran organisasi Visegrad yang mengedepankan kerja sama antar 4 anggota Negara di Eropa Tengah. Aliansi 4 negara ini merupakan salah satu organisasi yang relatif kuat dan maju di kawasan Eropa. Pertumbuhan ekonominya mencapai 5% per tahun dibandingkan dengan negara-negara Eropa dengan tingkat ekonomi kuat (high Economic Growth). Selain memiliki jalinan kerja sama dengan erat antara 4 negara tersebu, Visegrad Fund juga memiliki program pendidikan dengan berbagai universitas di luar Slowakia, termasuk Universitas Indonesia.

 

D.Diplomasi Parlemen  di bidang Pariwisata

Ketua DPD La Nyalla Matalitti menambahkan, pihaknya terus berupaya menjalin hubungan bilateral dengan berbagai negara, salah satunya dengan Selandia Baru. Jalinan komunikasi antara DPD dan pihak perwakilan Selandia Baru di Indonesia penting untuk terus dilakukan. "Kami merasa perlu mendorong pengembangan hubungan bilateral di bidang pariwisata, energi terbarukan, dan industri rumah tangga untuk mempererat hubungan persahabatan yang sudah berlansung 61 tahun ini," sebut La Nyalla dalam pertemuan dengan Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Jonathan Austin. (Pro/P-3)

E.Diplomasi Parlemen  di bidang Lingkungan

Parlemen menghubungkan agenda nasional sebuah negara dengan agenda kerja sama internasional, seperti Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). Semakin banyak aktor parlemen, baik di DPD RI maupun di DPR RI mengelola isu-isu itu, akan semakin kuat diplomasi parlemen Indonesia. Dengan kata lain, sinergi antara DPD RI dan DPR RI dalam mengelola pencapaian demokasi Indonesia tersebut dan menjadikannya sebagai instrumen diplomasi parlemen Indonesia merupakan kemestian yang harus dikelola sebaik-baiknya.

Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono berharap Indonesia dan China dapat melakukan kerjasama dalam pengelolaan lingkungan khususnya polusi dan sampah plastik. Konsumsi plastik yang sangat tinggi dan polusi udara di kedua negara menjadi persoalan kritis yang perlu untuk segera ditangani bersama. Hal ini disampaikannya saat menerima kunjungan delegasi lembaga perwakilan Provinsi Guangdong, China yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Komite Perlindungan Lingkungan dan Sumberdaya Prov. Guangdong, SU Yifan di Ruang Delegasi Pimpinan DPD RI, Nusantara III, Rabu, 6 November 2019.

Nono mengatakan bahwa sampah plastik merupakan permasalahan yang belum dapat diatasi baik di Indonesia maupun di China. Masalah sampah plastik secara nasional belum dapat diatasi dengan baik meskipun sudah terdapat program pengelolaan yang diterapkan secara massif.

“Khususnya mengenai sampah, ini penting bukan hanya sekedar plastik. Indonesia sudah mulai mengurangi, seperti mengurangi penggunaan plastik untuk gelas. Tidak lagi plastik tapi kaca. Kita tau China juga sedang melakukan upaya itu, kita akan nanti belajar juga ke China,” ujar Nono.

Lebih lanjut Nono mengatakan perlu ada solusi terdapat persoalan sampah dan polusi karena bumi harus dijaga habitatnya agar tidak mewariskan kondisi alam yang mengenaskan kepada generasi di masa mendatang Karena China dan Indonesia sama-sama negara tertinggi untuk tingkat polusinya dan harus diwariskan kepada generasi berikutnya

Sementara itu, Direktur Jenderal Komite Perlindungan Lingkungan dan Sumberdaya Prov. Guangdong, SU Yifan menjelaskan kedatangannya ke DPD RI adalah dalam rangka kunjungan kerjasama antar parlemen. SU Yifan menjelaskan bahwa China dan Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki persoalan lingkungan yang tidak jauh berbeda yaitu tingkat polusi yang tinggi dan sampah yang belum tertangani dengan baik.

 Untuk itu, Ia berharap China dapat belajar dari Indonesia tentang penanganan masalah sampah plastik termasuk meminimalisir dampak buruk terhadap lingkungan

Diplomasi Parlemen  di bidang Kerjasama Pertahanan

Posisi Indonesia yang strategis di kawasan ASEAN membuka ruang perdagangan dan investasi untuk bekerjasama dengan Republik Ceko. 

Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI, A. M. Iqbal Parewangi didampingi Wakil Ketua BKSP Haripinto Tanuwidjaja, dalam pertemuan bersama Menteri Luar Negeri Republik Ceko, Mr. Lubomir Zoralek bersama 11 anggota delegasi termasuk Vice President of the Czech Chamber of Commerce Mr. Borijav Minar dan Duta Besar Ceko untuk Indonesia, Ivan Hotek. Pertemuan berlangsung di Gedung

Pada pertemuan ini Ketua BKSP DPD RI Iqbal Parewangi memberikan pernyataan mengenai pentingnya hubungan bilateral kedua negara. Beliau menyatakan hubungan Perdagangan dan Investasi antara Indonesia dan Ceko secara resmi sejak tahun 2012 terkonsentasi pada bidang pariwisata, perdagangan, investasi, energi, ekonomi hijau dan industri pertahanan. Posisi Indonesia yang strategis di kawasan ASEAN juga membuka ruang perdagangan dan investasi yang dapat dikerjasamakan dengan Republik Ceko

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Ketua DPD RI Irman Gusman, pada pertemuan ini Irman juga menjelaskan bahwa Republik Indonesia terbuka untuk semua negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara ini untuk menjalin kerjasama bisnis, termasuk untuk Republik Ceko.

"Kehadiran mereka ke Indonesia untuk bertemu pemerintah Indonesia adalah untuk meminta dukungan dalam meningkatkan kerjasama bilateral ekonomi dan bisnis antara kedua negara," tukas Irman.

Disamping itu Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lainnya di sektor pertahanan, terdapat nota kesepahaman antara kementerian pertahanan Indonesia dengan kementerian Federasi Jerman yang sudah ditandatangani di Berlin.

Kerja sama dengan Jerman meliputi pertukaran informasi kelembagaan dan pertahanan, pertukaran pejabat, serta alih  teknologi dan informasi. Indonesia dan Jerman juga berencana membentuk komite bersama. Kemudian kerja sama dengan RRC difokuskan dalam lingkup kebijakan pertahanan, keamanan militer, pelatihan, litbang.

Dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Indonesia akan meningkatkan dan mempercapat kerjasama infrastruktur untuk konektivitas antar Negara ASEAN. Melihat peluang tersebut, Republik Ceko dapat mengambil inisatif untuk berpartisipasi membangun infrastruktur Jalur Riau-Singapura-Johor Triangle dan Greater Mekong subregion, secara non fisik, konektivitas antar Negara Thailand-Indonesia yang memiliki GDP terbesar juga perlu semakin diinstitusionalisasikan kedalam poros Indonesia-Malaysia-Thailand Gold triangle (IMT-GT).

E. Diplomasi Parlemen  di Bidang Maritim

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengapresiasi dukungan Uni Eropa atas berbagai kebijakan yang tengah dijalankan pemerintah RI. Dukungan itu diharapkan dapat mempererat hubungan dengan negara-negara Eropa. "Kami membahas bagaimana peranan DPD pada pemerintah. DPD sangat mendukung dan bersyukur bahwa Uni Eropa sangat antusias dan optimistis dalam hubungan Indonesia dan Eropa," ujar Wakil Ketua I BKSP DPD, Richard Hamonangan Pasaribu, seusai pertemuan dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Piket, di Gedung DPD, Jakarta, kemarin. Richard mengatakan Uni Eropa sangat membuka diri untuk bekerja sama, khususnya untuk program dan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Mereka sangat mendukung kebijakan deregulasi agar bisnis antara Uni Eropa dan Indoneisa lebih matang dan efisien. "Mereka sangat semangat dan mendukung adanya kemudahan dalam berusaha," ujarnya. Selain dalam hal bisnis dan ekonomi, sambung Richard, Uni Eropa juga membuka diri dan mendukung kerja sama pendidikan hingga pengembangan peralatan perang. Sementara itu, Vincent Piket mengatakan Uni Eropa sangat menekankan pentingnya hubungan baik dan kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa, khususnya di bidang ekonomi. Prioritas-prioritas, khususnya untuk mengembangkan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa. Kami ingin menciptakan perjanjian kemitraan strategis. Dalam pertemuan dengan DPD juga dibahas mengenai keinginan Uni Eropa melakukan kerja sama pembangunan berkelanjutan. Uni Eropa tertarik untuk mengembangkan hubungan yang stabil dengan Indonesia, termasuk hubungan perdagangan kelapa sawit juga kerjasama bidang pendidikan melalui program pertukaran mahasiswa, serta profesor antara Indonesia dan Eropa akan terus dikembangkan dan terus berupaya dalam  menjalin hubungan bilateral dengan berbagai negara, . Jalinan komunikasi antara DPD dan pihak perwakilan Selandia Baru di Indonesia dalam mendorong pengembangan hubungan bilateral di bidang pariwisata, energi terbarukan, dan industri rumah tangga untuk mempererat hubungan persahabatan yang sudah berlansung 61 tahun 

 

 

 

Read More

Wisata Religius ke makam Sultan Mahmud Badaruddin di Palembang

 

sepanjang jalan menuju makam 

yang ada ada adalah taman dihiasi bunga warna warni

tercium aroma melati

juga perjalanan insani

 

        Gambar 1 : Taman disekitar makam dihiasi aneka bunga warna-warni doc. Edrida Pulungan 

Gambar 2 :  Gerbang Menuju makam dihiasi aneka bunga warna-warni doc. Edrida Pulungan 

Gambar 3 : Taman disekitar makam dihiasi aneka bunga warna-warni doc. Edrida Pulungan 

Gambar 4 : Taman disekitar makam  SBM beserta istri-istrinya doc. Edrida Pulungan 

                       Gambar 5 : Ziarah  makam SBM bersama bu Beby  doc. Edrida Pulungan 

Gambar 6 : Taman disekitar makam dihiasi aneka bunga warna-warni doc. Edrida Pulungan 

Read More

Louise Gluck peraih nobel sastra 2020 sekilas karya dan proses kreatifnya dari Amerika

 

Louise Gluck peraih nobel sastra 2020 sekilas karya dan proses kreatifnya  dari Amerika 

Published on 10 Oktober 2020  in Bukupedia  by Redaksi

Setelah 52 tahun menjadi penyair dan memengaruhi banyak penyair muda pada masanya, Louise Elisabeth Gluck akhirnya dianugerahi Nobel Sastra 2020. Siapakah Gluck? Bagaimana karyanya? Bagaimana ia menggubah sebuah puisi?

SVENSKA Akademien atau Akademi Swedia, institusi yang ditugasi untuk memilih peraih Hadiah Nobel di bidang Kesusastraan, telah memutuskan untuk menganugerahkan hadiah tersebut pada 2020 kepada penyair Amerika Serikat, Louise Elisabeth Gluck (77 Tahun). Akademi menyatakan, puisi-puisi Gluck bersuara jernih dan indah sehingga membuat eksistensi individual menjadi universal.

Penganugerahan Nobel Sastra tahun ini tampaknya tak akan memicu kontroversi seperti tahun sebelumnya. Ini bukan semata karena pandemi, tapi figur kepenyairan Gluck memang nyaris tak bisa diberi label politis atau ideologis. Pemenang 2019, pengarang-penyair Austria Peter Handke, memicu keributan dan protes karena Handke pernah terang-terangan mendukung Serbia dalam Perang Balkan 1990.

Selama 52 tahun karirnya sebagai penyair dan kritikus sastra, Gluck lebih berfokus kepada nilai intrinsik sastra. Puisi-puisinya juga bertema persoalan-persoalan pribadi manusia: trauma, kesendirian, ketakutan, kehilangan, kegagalan, dan kematian.

Namun, pada saat yang sama, kita bisa keliru jika menggolongkan Gluck hanya sebagai penyair confessional, atau yang berfokus kepada pengungkapan perasaan “aku”. Dalam perkembangan kepenyairannya, suara Gluck mulai menempati persona-persona lain, terutama ketika dia mengeksplorasi filsafat dan mitologi, seperti dalam kumpulan puisi The Triumph of Archilles (1985), Ararat (1990), dan Averno (2006).

Tak heran jika banyak kritikus berdebat saat mencoba memberi label pada perempuan penyair kelahiran New York 1943 itu. Dan Gluck tampaknya nyaman-nyaman saja berada dalam keserbaantaraan.

Keserbaantaraan itulah justru yang menjadi keunikan Gluck. Dia bermain-main dengan ambivalensi emosi dan diksi yang jelas-jernih. Hasilnya, puisi-puisinya mudah diakses oleh penikmat awam tapi pada saat yang sama memiliki lapisan makna dalam.

A child draws the outline of a body.
She draws what she can, but it is white all through,
she cannot fill in what she knows is there.
Within the unsupported line, she knows
that life is missing…

Kutipan dari “Descending Figure” (1980) di atas menunjukkan ciri khas Gluck. Bentuk bait di atas liris tapi tak menggunakan rima. Ia lebih mengandalkan enjembemen untuk menimbulkan irama bagi pembacanya.

Pembaca juga bisa menafsir bait di atas sebagai ekspresi seorang perempuan yang merasa selalu dikecualikan dalam dunia yang didominasi pria kulit putih. Gluck berbicara tentang hal itu tanpa harus berpolemik dan dilabeli “penyair-feminis”. Puisinya memperlihatkan kedalaman di balik kemudahan yang tampak.

Tema seperti itu—yang dibungkus dalam kejernihan diksi—juga terdapat dalam puisi-puisinya yang lain. Dia memilih kata dengan sangat hati-hati. Ia tampak menginginkan kata yang terpilih bisa mengungkap sesuatu yang tak tampak tapi tetap dalam kesederhanaan. Puisi “Mock Orange” dari kumpulan The Triumph of Archilles di bawah ini juga menunjukkan hal itu.

It is not the moon, I tell you.
It is these flowers
lighting the yard.

I hate them.
I hate them as I hate sex,
the man’s mouth
sealing my mouth, the man’s
paralyzing body—

and the cry that always escapes,
the low, humiliating
premise of union—

In my mind tonight
I hear the question and pursuing answer
fused in one sound
that mounts and mounts and then
is split into the old selves,
the tired antagonisms. Do you see?
We were made fools of.
And the scent of mock orange
drifts through the window.

How can I rest?
How can I be content
when there is still
that odor in the world?

Dalam sebuah wawancara, Gluck mengakui dia terobsesi dengan kata. Dia tak pernah bisa tenang sampai menemukan kata-kata yang pas. Dia bilang, kalau menulis sangat cepat, dia seakan merasa puisi itu bukan berasal darinya.

Dia bercerita, suatu ketika dia sampai memikirkan sebuah draf puisi di tempat tidur. Lalu, dia merasa bahwa satu larik akan lebih pas jika disampaikan dalam bahasa Jerman, padahal dia tak berbicara dalam bahasa tersebut. Setelah menelepon kawannya untuk menanyakan apa bahasa Jerman yang tepat untuk menggambarkan larik tersebut, dia pun menuliskan bait itu sebagai berikut.

In the silence of consciousness I asked myself:
why did I reject my life? And I answer
Die Erde überwältigt mich:
the earth defeats me.

(“Landscape” dalam Averno)

Meskipun tentu saja Nobel sangat prestisius, Gluck sebenarnya sudah kenyang dengan penghargaan sastra. Dia menjadi langganan penghargaan bergengsi lain, seperti National Book Award in Poetry, Bingham Poetry Prize (dari Boston Book Review), Book Award in Poetry (dari The New Yorker), Pulitzer Prize, William Carlos Williams Award (dari Poetry Society of America); Rebekah Johnson Bobbitt National Prize for Poetry (dari Library of Congress); National Book Critics Circle Award, Literary Press Award (dari The Boston Globe), dan Melville Kane Award (dari Poetry Society of America).

Gluck pernah mengatakan, menjadi penyair adalah suatu keajaiban. Sebab, tak banyak orang bercita-cita menjadi penyair, dan bahkan cita-cita seperti itu tak akan pernah dibayangkan orang. Tapi, inilah pilihan hidupnya, sesuatu yang memang ingin dia lakukan.

Pilihan itu justru kini menempatkannya dalam posisi terhormat dalam kesusastraan Amerika dan dunia. Dia salah satu penasehat pada Academy of American Poets sejak 1999. Pada 2003 hingga 2004, dia menjadi “Poet Laureate of the United States”, semacam duta yang bertugas selama satu tahun untuk meningkatkan kesadaran bangsa Amerika kepada membaca dan menulis puisi.

Selain menggubah puisi, Gluck mengajar di Yale University sebagai guru besar lepas atau adjunct professor. Padahal, Gluck tidak memiliki gelar akademik apa pun.

Dia menderita anokresia (gangguan makan) sejak remaja hingga usia awal dewasa. Kondisi kesehatan inilah yang membuatnya tak bisa menempuh pendidikan tinggi hingga tuntas meskipun sempat mengikuti kelas menulis puisi di bawah bimbingan penyair besar Amerika Leonie Adams dan Stanley Kunitz di Columbia University.[]

Read More

Inovasi Koperasi : Solusi Kemandirian Ekonomi serta Gaya Hidup Bangsa

 

Inovasi Koperasi :Solusi Kemandirian Ekonomi serta Gaya Hidup Bangsa

Edrida Pulungan

 

Koperasi juga akan mendidik semangat percaya pada kekuatan sendiri (self help). Setidaknya, semangat self help ini dibutuhkan untuk memberantas penyakit “inferiority complex” warisan kolonialisme ( Mohammad Hatta, Bapak Koperasi Indonesia

 

Koperasi merupakan warisan founding Fathers, Mohammad Hatta di masa kolonial, setelah tiga tahun kemerdekaan, maka berdirilah koperasi, meskipun dalam perjalanan dan perkembangannya di Indonesia mengalami tumpang tindih. Pemerintah harus mampu menggandeng para kaum muda milenial agar tergerak menemukan inovasi, ide-ide segar dan gagasan baru  agar menajdi solusi kemandirina masyarakat di era pandemi. Salah satu cirinya adalah ketergantungan kepada pemerintah semakin menipis, dan lebih mengarah kepada filosofi koperasi, yaitu self help organization. Disatu sisi kita mengharapkan draft RUU Omnibus law terkait koperasi menajdi payung hukum tumbuhnya pergerakan ekonomi lokal yang merata di seluruh daerah-daerah di Indonesia. Sehingga  harapannya ekonomi Indonesia bisa berlandaskan pada semangat  kebersamaan dimana generasi baru yang terhimpun dalam komunitas bisa membangun banyak start up koperasi .

Dengan bergabung dalam wadah koperasi, para generasi milenial  dapat mebuat berbagai inovasi  mengembangkan usahanya untuk masyarakat dalam berbelanja,bahkan mampu bersaing kembali.Meskipun kondisi di lapangan tidak seperti yang di harapkan, program Reformasi Total Koperasi sangat penting dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas koperasi. Kualitas koperasi menjadi target utama, bukan dari sisi jumlah. Namun dibandingkan dengan negara lain, PDB koperasi secara nasional terlihat memang masih lebih rendah. Misalnya, PDB koperasi di Singapura 10%, Thailand 7%, Perancis 18%, Belanda 18%, dan Selandia Baru 20%. Tingginya PDB tersebut mencerminkan koperasi di negara-negara tersebut sebagai kekuatan ekonomi yang sangat diperhitungkan karena Ketertinggalan PDB koperasi Indonesia juga tantangan yang butuh perhatian serius sehingga  Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan Reformasi Total Koperasi untuk mengubah hal-hal yang prinsip dalam tata kelola koperasi. Reformasi dalam hal mindset atau pola pikir, bahwa koperasi merupakan lembaga ekonomi yang relevan hingga di masa depan. Upaya yang dilakukan pemerintah melakukan reformasi total koperasi dijalankan dalam lima tahun terakhir meliputi tiga agenda, yaitu pertama, Reorientasi, yaitu mengubah paradigma pendekatan pembangunan koperasi dari kuantitas menjadi kualitas untuk mewujudkan koperasi modern yang berkualitas serta berdaya saing tinggi dengan jumlah anggota aktif yang terus meningkat.

 

Koperasi sebagai solusi kemandirian ekonomi masa pandemi

 

Dalam webinar tentang koperasi yang diadakan oleh ikatan alumni Universitas Indonesia (UI) ada pemaparan menarik dari Firdaus Putera, HC Pendiri  Indonesian Consortium for Coorporative Innovation  yang mengkaji inovasi koperasi dengan mengadakan survey pada tanggal 25 mei 2020 yang diikuti oleh 1002 responden dari yang dijaring dari berbagai media sosial menyampaikan bahwa 53, 8 persen mengatakan penting untuk inovasi koperasi dan 23,8 % mengatakan penting untuk adanya inovasi koperasi, sehingga total keduanya adalah 77,6 % mengharapkan inovasi koperasi

 

Sehingga dari jejak survey diatas, dapatlah dilihat bahwa inovas koperasi sudah penting untuk dikelola kembali dengan baik karena selama ini meskipun banyak koperasi di seluruh daerah di Indonesia namun dalam realitasnya mati segan hidup tak mau. Persepsi orang terhadap koperasi adalah usaha bersama, kewirausahaan , aktivitas sosial dan komunitas, belum lagi berita- berita koperasi yang negatif karena para pengurus yang melarikan uang anggota atau koperasi abal-abal yang berkedok mengambil uang anggota. Untuk itu jika melakukan inovasi terhadap koperasi dimasa depan dengan memikirkan berbagai hal yang menjadi isumendasar terhadap koperasi seperti, jumlah pendiri, kelembagaan, kepemilikan, voting , tata kelola serta modal yang harus diketahui seluruh anggota secara terbuka dan azas kekeluargaan. Karena jika dibandungkan dengan praktik koperasi di negara lain jumlah pendirinya lebih sedikit , misal kanada, uni eropa, australia dengan jumlah pendiri 3-5 orang, sedangkan singapura, malaysia, jamaika, India  dengan jumlah pendiri 5-10 orang, sedangkan Indonesia  berdasarkan UU 17/2010 syaratnya minimal 20 orang hingga adanya draft RUU omnibus law  dengan syarat pendiri 3 orang

 

Inovasi melirik kembali koperasi agar lebih moderndan jadi life style ditengah anak muda sangat penting, karena jika koperasi didirikan seperti start up tentu banyak anak muda yang tergerak dengan melakukan inovasi berbasi teknologi / digital. Tentu saja perjuangan untuk membawa koperasi di Indonesia menjadi lebih inovatif menghadapi era revolusi 4.0. yang membawa perubahan besar dan berdampak secara ekonomi pada masyarakat tidaklah mudah. Karena inovasi merupakan tantangan baru karena koperasi tak sekadar usaha bersama dan  cara berbisnis di era digital, melainkan juga mengubah mindset dalam sistem tata kelola secara menyeluruh dan harus mampu beradaptasi dan bertransformasi secara dinamis

 

Koperasi harus dikampanyekan kepada anak muda dengan lebih kreatif dan inovatif seperti mengarah pada pengembangan aplikasi, termasuk aplikasi pelayanan anggota dan bisnis. Upaya transformasi ini dimaksudkan meningkatkan kinerja usahanya. Teknologi bisa dijadikan alat koperasi dalam menerapkan strategi  dan pengembangan usaha agar lebih menjangkau masyarakat dan dapat meningkatkan daya saing.Untuk itu keterlibatan generasi milenial dibutuhkan guna menjamin eksistensi 'soko guru' nasional ini serta mengejar keteringgalan selama 30 tahun dibanding negara lain.

Karena berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), kaum milenial atau penduduk Indonesia berusia 20-35 tahun, pada tahun 2019 ini mencapai 23,77% atau sekitar 64 juta lebih dari total populasi Indonesia yang mencapai 268 juta jiwa. Potensi untuk menumbuhkan koperasi dikalangan anak muda sangat terbuka lebar dengan brand dan athmosfer baru sehingga koperasi tidak dianggap lagi kolot dan jadul

Salah satu implementasinya adalah Koperasi start up adalah salah satu inovasi yang bisa dijadikan sebagai usaha bersama dengan berbagai jenis sesuai kebutuhan misal koperasi sosial ( social-coop), koperasi komunitas ( community coop), koperasi flatform (platform co-op), skema worker buy out ( WBO) dan sebagainya sehingga koperasi kembali pada ruh kekeluargaan dan gotong royong sehingga bangsa tidak tergantung sepenuhnya dengan negara lain, misal hutang luar negeri yang semakin membubung tinggi, padahal  Indonesia bisa emberdayakan kearifan lokal bangsa dengan budaya gotong   dan kekeluargaan,saling topang dan bantu dalam kemandirian ekonomi. Karena itu koperasi akan berkembang hingga daerah-daerah di Indonesia dan pelosok desa. Koperasi sebagai gaya hidup diharapkan terus  bertumbuh Indonesia dan lebih mengarah kepada filosofi koperasi, yaitu self help organization. Usaha koperasi akan semakin beragam yang dijalankan bukan lagi terbatas pada koperasi simpan pinjam dan konsumsi saja. Melainkan, usahanya sudah mengarah pada koperasi berbasis teknologi informasi seperti usaha yang digeluti oleh koperasi peringkat pertama dunia. 

Pelakunya terdiri dari anak-anak muda yang memiliki mindset lebih kekinian, lebih kreatif dan inovatif. Mereka juga memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usahanya. Koperasi akan menjadi alternatif  solusi untuk masyarakat terlebih dimasa pandemi dengan adanya covid19

sudah mulai banyak koperasi yang menjalankan model bisnis koperasi, dengan core business di bidang pembiayaan, seperti  digital banking.  di mana anggota koperasi akan diberikan kemudahan, seperti cek saldo, melakukan pembayaran/pinjaman, dan lain sebagainya, cukup dengan menggunakan aplikasi saja dan tidak perlu mendatangi kantor koperasi.

ada tiga tantangan yang harus dihadapi koperasi yaitu penguasaan teknologi, menyiapkan proses dan sumber daya manusia (SDM) yang benar. Ditambah pembenahan dengan mengubah mindset atau pola pikir masyarakat terhadap koperasi dan bagaimana model bisnis koperasi itu dilakukan. 

Jadi, dalam industri 4.0 konsep utamanya adalah membangun information society. Teknologi melebur ke dalam kehidupan sehari-hari manusia. Pelakuutamanya bukan teknologi, tetapi manusianya. Proses atau model bisnis koperasi di era digital, bentuk koperasi badan hukum bukan koperasi namun dengan model bisnis berjiwa koperasi, yakni gotong royong dan kebersamaan, akan terus berkembang. 

dan bersepakat membuat startup. Hal ini mencerminkan adanya usaha dari para generasi milenial untuk membangun startup baik dalam bentuk koperasi, Perseroan Terbatas (PT), ataupun yang lain dengan berjiwa koperasi, yaitu gotong royong dan kebersamaan. Apa yang dilakukan para anak muda ini bisa merupakan titik masuk untuk mengubah mindset masyarakat tentang koperasi. Jadi, koperasi di masa depan tidak hanya koperasi simpan pinjam atau koperasi multiguna, namun diharapkan kelak akan muncul koperasi dalam berbagai bentuk dan jenis dengan bergabungnya kreatifitas para startup.

Contoh kesuksesan koperasi yang sudah bertransformasi adalah Koperasi Karya Utama Nusantara (Koptun)  Group,  koperasi yang berdomisili di Kota Purwokerto,  Jawa Tengah.  Pengurus  yang mantan aktivis koperasi mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), menggagas pendirian Kopkun sebagai koperasi modern.  Kopkun  didirikan 13 tahun  lalu dari modal pinjaman bantuan program Kementerian Koperasi RI. Pada 2006,  mendapat modal pinjaman program koperasi  akademika  Rp 500 juta dan digunakan untuk membangun swalayan di lingkungan kampus. Awalnya dari satu swalayan, kini sudah punya 4 gerai yang tersebar di Purwokerto
Barang-barang yang dijajakan swalayan koperasi komplet. Fasilitas dan layanannya profesional sebagai pasar modern, seperti ritel-ritel perusahaan besar.  

Firdaus menjelaskan para anggota koperasi sebagai pemegang saham harus menyadari, bahwa kaum milenial itu cenderung kreatif dan memiliki kemampuan memecahkan masalah yang luar biasa inovatif.  Kemampuan itulah yang diharapkan dapat menggeliatkan koperasi.  Bisa saja koperasi hanya mengadopsi skill dan talent kaum milenial tanpa mengajak serta orangnya. Artinya, pengelola koperasi tetap orang-orang lama atau generasi tua namun menerapkan strategi dan manajerial kaum milenial.  Persoalannya, ada yang disebut dengan istilah tacit knowledge, yakni  pengetahuan yang sulit dikomunikasikan kepada orang lain, baik dengan  kata maupun tulisan.

Jika saja para generasi muda terjun dalam dunia Koperasi kemudian dengan fresh brain-nya menyumbangkan gagasan-gagasan baru untuk berkembangnya Koperasi Indonesia. Tentunya ini akan menjadi nadi bangsa untuk peningkatan perekonomian masyarakat Indonesia. Sebab  visi  Koperasi untuk kesejahterahan anggota ditentukan oleh anggotanya. Hal terpenting koperasi mampu menyediakan kebutuhan dan diminati generasi milenial itu. Dibutuhkan penambahan jaringan internet hingga ke desa dalam rangka pengembangan ‘re branding’ koperasi masa depan. 

 

Berdasarkan survey yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2017 lalu, ada 143,26 juta orang Indonesia yang telah menggunakan internet dari total populasi Indonesia. Nah, data APJII itu juga menunjukkan dari total penduduk Indonesia pengguna internet, 49,52% di antaranya adalah generasi milenial. Semua potensi itu akan berguna maksimal dengan kehadiran UU Koperasi yang baru.  Undang Undang  yang  mengatur tentang Perkoperasian itu sudah sangat lama yakni tahun 1992 sudah 37 tahun, sementara situasi dan kondisi dunia usaha termasuk  koperasi sudah banyak mengalami perubahan, maka Revisi UU Perkoperasian itu sangat dibutuhkan bagi koperasi di Indonesia.

 

RUU Koperasi ini sebenarnya sangat komprehensif dan antitesa terhadap kelemahan UU Koperasi yang lalu, baik itu UU 25/ 1992 Maupun UU 17/2012 yang dibatalkan MK. Contohnya dengan adanya kesamaan perlakuan terhadap pelaku usaha, jika BUMN BUMS bidang keuangan ada LPS maka dalam RUU ini ada LPSK (Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi, red). Selain itu dalam RUU ini Pemerintah dan Negara hadir melakukan perlindungan dan pembelaan terhadap rakyatnya yang sering dieksploitasi oleh Para Rentenir berbaju Koperasi.

 

RUU ini sangat memperhatikan Jatidiri dan prinsip prinsip koperasi,  Pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 21 disebutkan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk Anggota sesuai dengan prinsip syariah. Sementara Koperasi Rentenir Penghimpunan dananya dari beberapa orang Pemilik saja dan menyalurkan pada masyarakat umum bukan anggota, Kemudian dalam bab II Pasal 6 ayat 3 disebut Prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : keanggotaan sukarela dan terbuka; pengendalian oleh anggota secara demokratis; partisipasi anggota; otonomi dan kemandirian; pendidikan, pelatihan, dan informasi; kerja sama antar Koperasi; dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.  Ingat, koperasi merupakan instrumen penting dalam perekonomian. Apabila pemerintah ingin mengurangi kesenjangan  kesejahteraan masyarakat, koperasi merupakan solusi terbaik .(tomi sujatmiko)

 

 

 

 

 

 

Ditengah pandemi Covid-19 seperti ini, mereka-mereka yang beruntung dan berada di zona nyaman adalah mereka-mereka yang berkutat dan berpegang kepada koperasi.

karena adanya koperasi yang kami kelola ini, kami hidup aman secara ekonomi. Warga di sini, khususnya warga RW 15 dan warga lainnya di sekitar Kabupaten Bandung tidak ada yang kesusahan dan kelaparan," kata Ketua Koperasi Syariah Baitul Mu'minin (KSBM) Elly Yessi bergerak di bidang sembako dan berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Koperasi KSBM memberikan banyak kemudahan kepada para anggotanya. Seperti, warga/anggota yang meminjam uang itu tidak sama sekali diharuskan untuk membayar bunga.Selain itu, koperasi ini memfasilitasi pengadaan sembako, pembayaran listrik, persiapan khitanan dan pernikahan sekalipun. Saat warga yang lain kocar-kacir karena terhimpit masalah ekonomi di tengah pandemi, justru, warga di Desa Jatiendah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ini hidup sejahtera, seperti biasanya.

koperasi KSBM juga telah membantu mengembangkan usaha-usaha baru. Ini dapat berdiri memanfaatkan dari dana sukarela.

"

Peran koperasi ini penting sekali di tengah pandemi. Koperasi bisa jadi andalan ketika sekarang masyakarat terhimpit persoalan ekonomi," katanya saat melakukan kunjungan kerja meninjau Koperasi Syariah Baitul Mu'minin.

Dukungan berupa materi, penyuluhan, bimbingan teknis pengelolaan koperasi dan bimbingan bagaimana mengelola koperasi itu supaya kedepannya bisa melahirkan usaha-usaha baru.

 

Read More