BKSP DPD RI Garda Depan Kerjasama Parlemen : Jajaki Peluang dan Potensi Daerah Indonesia dan Luar Negeri Melalui Multitrack Diplomacy

                                      BKSP DPD RI Garda Depan Kerjasama Parlemen :

Jajaki Peluang dan Potensi  Daerah Indonesia dan Luar Negeri

Melalui  Multitrack Diplomacy

 

Edrida Pulungan, SE., M.HI., M.Si

 

The full range of international activities undertaken by parliamentarians in order to increase mutual understanding between countries, to assist each other in improving the control of governments and the representation of a people and to increase the democratic legitimacy of inter-governmental institutions

(Frans W Weisglass, Politisi Parlemen Belanda)

 

Dalam Pernyataan anggota parlemen Belanda Frans W Weisglass tergambar peran anggota parlemen yang sangat penting karena terlibat dalam aktivitas internasional menyeluruh dalam meningkatkan saling pengertian antar negara-negara, untuk saling membantu dalam memperbaiki pengawasan terhadap pemerintah dan keterwakilan rakyat dalam meningkatkan legitimasi demokrasi antar institusi pemerintahan. Tentu saja peran ini merupakan peran anggota parlemen dalam melaksanakan diplomasi parlemen

Dalam aktivitasnya diplomasi merupakan manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara  denganaktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara, melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespodensi,pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobby, kunjungan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait. Meskipun diplomasi berhubungan dengan aktivitas- aktivitas yang damai, dapat juga terjadi dalam kondisi perang atau konflik bersenjata, karena tugas utama diplomasi tidak hanya manajemen konflik,tetapi juga manajemen perubahan dan pemeliharaannya dengan cara melakukan persuasi yang terus menerus ditengah-tengah perubahan yang tengah berlangsung

Konsep baru diplomasi yang lebih tajam dan melibatkan banyak stakeholders, yaitu Multi-Tracks Diplomacy. Definisi umum diplomasi jenis baru ini, bahwa tugas diplomasi tidak hanya dominasi pemerintah (Kementerian Luar Negeri), tetapi juga menjadi tanggung jawab stakeholders yang lain, termasuk parlemen. Diplomasi Parlemen Multitrack Diplomasi mengacu pada visi total diplomasi dalam arti penggunaan seluruh upaya dari para aktor (diplomat dan nondiplomat) dalam pelaksanaan politik luar negeri, dan keterlibatan daerah sebagai salah satu track. Dalam pelaksanaan diplomasi total, peranan aktor dipandang penting untuk mewujudkan kepentingan dan cita-cita nasional suatu negara. Dalam pelaksanaan politik luar negeri, diplomasi multijalur berakibat munculnya elemen fundamental untuk menipiskan sekat tebal yang semula memisahkan aktor internasional dan aktor domestik dalam mengelola diplomasi. Diplomasi multi jalur kerap melibatkan sejumlah unsur aktor dalam masyarakat, yaitu pemerintah pada jalur utama, dan pada jalur kedua terdapat LSM (NGO), kalangan profesional, kelompok agama, kelompok bisnis, aktivis advokasi, aktivis penelitian, pelatihan, pendidikan, organisasi penyedia dana, media massa, dan warga negara biasa (Shoelhi, 2011:83). Anggota Parlemen sebagai politisi juga adalah diplomat yang terpilih secara demokratis. Perannya dalam diplomasi internasional sangat penting sebagai salah satu alternatif multi-track diplomacy. Maka dari itu harus ada sinergi yang baik antara pemerintah dan parlemen yang akan menunjang posisi tawar Indonesia di kancah internasional

           Diplomasi Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) dibentuk oleh DPD RI dalah sebagai alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap yang mempunyai tugas membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPD dan lembaga sejenis, lembaga pemerintah ataupun lembaga nonpemerintah, baik secara regional maupun internasional, atas penugasan sidang paripurna ataupun atas dasar koordinasi dengan Panitia Musyawarah, dan komite- komite DPD RI

Dalam implementasinya BKSP juga melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan oleh alat kelengkapan baik regional maupun internasional; serta mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kunjungan delegasi lembaga negara sejenis yang menjadi tamu DPD. Keberadaan BKSP sebagai alat kelengkapan dewan yang dibentuk untuk menjadi ujung tombak diplomasi parlemen. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). BKSP mempunyai fungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPD RI dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen.

BKSP juga menyampaikan saran atau rekomendasi kepada Pimpinan DPD terkait masalah kerja sama antar-parlemen.Karena BKPS jugaa harus rutin engadakan sidang gabungan dengan pimpinan, Panitia Musyawarah, Panitia Urusan Rumah Tangga, Panitia Perancang Undang-Undang, dan Komite dalam rangka pembentukan delegasi DPD RI untuk kunjungan referensi ke luar negeri demi kebutuhan komite untuk menambah pengetahuan atau informasi pendukung dalam merancang RUU

BKSP juga bisa memberikan usul kepada pimpinan tentang kerjasama potensial  antara DPD RI dan lembaga negara sejenis, baik secara regional maupun internasionalm karena hubungan antar lembaga memang sangat penting dalam membangun komunikasi dan pertukaran informasi dan mendukung eksistensi DPD RI secara kelembagaan dan internasional

Saat ini 79 negara menggunakan sistem bikameral (parlemen dua kamar), ada 114 negara unikameral (parlemen 1 kamar). Jadi, kalau ada sinergi antara DPD RI dan DPD RI, parlemen Indonesia pasti mampu mengelola peluang-peluang untuk memperkuat posisi Indonesia di berbagai forum dunia internasional

              Beberapa forum yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Parlemen yakni Diplomatic Gathering yang dibuat sebagai wadah yang  diharapkan menjadi  forum komunikasi yang efektif antara DPD RI, Gubernur, Seluruh Pimpinan Daerah dengan para Duta Besar Negara sahabat sebagai pintu masuk/entry point perdagangan/investasi untuk daerah-daerah di Indonesia untuk pengembangan peluang investasi dan kerjasama lainnya. Seiring dengan itu, Kedutaan Negara sahabat dapat menyampaikan berbagai bidang pembangunan yang dapat ditingkatkan dalam bentuk kerjasama senat/parlemen sesuai dengan potensi dan keunggulan masing-masing negaranya.

Keluaran yang diharapkan dari Diplomatic Gathering adalah adanya kerjasama yang konkret dan peningkatan kapasitas kelembagaan DPD RI dalam mendorong berbagai bidang pembangunan daerah dengan belajar dari kesuksesan atau kegagalan (best practices) Parlemen Negara lain melalui forum bilateral, multilateral, dan internasiona

Rekam Jejak DPD RI pernah mengadakan Diplomatic Gathering dengan melibatkan Gubernur Seluruh Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, BKPM, dan Para Duta Besar negara sahabat. Diplomatic Gathering akan dilaksanakan pada tanggal 26-27 Maret 2015 di Gedung MPR/DPD RI yang saat itu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal DPD RI, Prof. Dr. Ir. Sudarsono Hardjosoekarto di Gedung B DPD RI, Kamis 12 Maret 2015. Gagasan tentang Diplomatic Gathering  tersebut sebenarnya diusulkan oleh para duta besar kepada Pimpinan DPD RI untuk mendorong perlunya kerjasama yang konkret antara daerah-daerah di Indonesia baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan negara-negara sahabat dalam bentuk kerjasama ekonomi maupun sosial, dan budaya. Hingga pada saat itu Pimpinan DPD RI, Irman Gusman menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan memformulasikan dalam bentuk hubungan investasi antara daerah-daerah di Indonesia dan daerah-daerah negara sahabat yang difasilitasi oleh Perwakilan/Keduataan Negara yang ada di Indonesia.  

Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat hubungan dan komunikasi yang efektif antara DPD dan seluruh pimpinan daerah dengan para duta besar negara sahabat sebagai pintu masuk investasi untuk daerah-daerah di Indonesia.Pertemuan ini sekaligus membuktikan tekad DPD RI untuk mempertemukan para gubernur dan DPD di 34 Provinsi di Indonesia dengan para kepala perwakilan negara-negara sahabat. Ini juga sebagai upaya membawa dunia ke Indonesia.

Pada akhir Desember 2015 nanti ketika Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi kenyataan, pasar regional ASEAN akan semakin bergairah oleh adanya arus barang, jasa, dan orang. tujuan yang lebih besar lagi yang juga akan membawa serta prospek-prospek baru untuk bisnis dan investasi serta kerja sama di berbagai bidang. Dengan penyelenggaraan acara ini, para duta besar akan semakin mengenal Indonesia. Juga akan lebih banyak lagi investor yang akan berinvestasi ke daerah-daerah potensial di Indonesia.Karena disadari atau tida pembangunan sebagai agregasi dari pembangunan daerah-daerah potensial di Indonesia. Itulah sebabnya peran kepala daerah juga menjadi semakin penting dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Sedangkan Tiga tahun kemudiam DPD RI melaksanakan kembali Regional Diplomatic Meeting (RDM) 2018 di Bali pada 7-9 Desember 2018 yang bertujuan memfasilitasi dan memediasi daerah untuk mengadakan  mediasi, promosi, atau investasi dan mempromosikan produk unggulan daerah  ke luar negeri. Tujuan Diplomatic Gathering lebih luias lagi berkomitmen untuk membangun kemitraan bukan hanya di dalam negeri tetapi diluar negeri dengan terus berperan aktif dari Pimpinan DPD RI yang terus dimaksimalkan untuk membina hubungan baik. Hubungan ini tidak hanya kerjasama antara daerah, melainkan antara daerah dengan luar negeri. Pimpinan DPD RI, Oesman Sapta Odang menyampaikan bahwa perlu  melibatkan para duta besar dengan terus menjalin komunikasi

  B.Peran BKSP dalam Multirack Diplomacy

Diplomasi adalah salah satu cara mencapai kepentingan nasional dengan bekerjasama dengan negara lain. Dilihat dari perspektif sejarah, Pada dekade 1970-an para anggota parlemen lintas negara-negara Eropa, diantaranya Swedia, Jerman Barat, dan Inggris aktif menjalankan diplomasi parlemen dalam menuntaskan masalah-masalah yang timbul pasca Revolusi Anyelir di Portugal tahun 1974-1975. Oleh karena itu peran parlemen tidak dapat dipandang sebelah mata hanya sebagai pelengkap diplomasi yang dijalankan pihak eksekutif ide tentang diplomasi parlemen bukanlah sesuatu yang sama sekali baru. Dalam perspektif historis fungsi ini telah dijalankan oleh para anggota senat Romawi baik dalam format kekaisaran maupun republik.

Secara faktual keterlibatan parlemen dalam berbagai peluang kerja sama internasional merupakan keniscayaan zaman. Meski dalam berbagai literatur disebutkan bahwa diplomasi yang dijalankan oleh DPD RI bersifat second track (diplomasi jalur kedua), diplomasi parlemen justru berkembang pesat melampaui diplomasi tradisional yang dijalankan pemerintah karena pada praktiknya di lapangan DPR tidak hanya menjalankan diplomasi parliament to parliament. BKSP DPD RI bisa membuka ruang komunikasi antara parlemen, bisnis, universitas, dan organisasi non pemerintah (NGO) dari mancanegara
          

A.Diplomasi BKSP  di Bidang Kesehatan

Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI Gusti Farid Hasan Aman bersama Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menerima audiensi dari Duta Besar Prancis untuk Indonesia, H.E. Olivier Chambar di Parlemen Senayan baru-baru ini yakni 10 September 2020. Dalam pertemuan Indonesia dengan Prancis memiliki hubungan bilateral yang telah lama terjalin sejak awal Indonesia berdiri. Nono berharap melalui peningkatan kerja sama antar keduanya, terutama melalui kerjasama DPD RI dengan Senat Prancis, hubungan antar kedua bangsa dan negara menjadi lebih baik dan bidang-bidang yang dikerjasamakan akan diperluas.

BKSP dan Parlemen Prancis akan menjalin kerjasama antara Indonesia dengan Prancis dalam pengembangan vaksin Covid-19 yang sangat dibutuhkan mengingat banyaknya kasus covid di Indonesia dan Prancis yang sudah menewaskan ribuan nyawa. Sedangkan kedepan  BKSP DPD RI perlu untuk mulai menjajaki kerjasama multuilateral dalam menjalin solidaritas antar negara dalam mengatasi krisis selama covid 19 diantaranya mencalonkan diri untuk terlibat dalam pertemuan negara G20. BKSP Juga bisa menambah  kerjasama dengan negara-negara lainnya untuk membuat penelitian dalam rangka menemukan vaksin covid 19 misalnya dengan negara China,  India, Korea Selatan, Inggris Rusia, dan lain sebagainya. Di sisi ain juga perlu membuat satuan tugas di parlemen dalam rangka kerjasama menghasilkan sejumlah penemuan berbasis teknologi untuk membantu tenaga kesehatan dalam menangani penularan virus corona seperti ventilator dan juga alat kesehatan yang bisa mendeteksi virus.

Disamping itu  BKSP perlu melaksanakan kerjasama dengan negara-negara maju yang tergabung dalam G20 seperti berbagai inovasi teknologi  seperti ; 1.Aplikasi Pendeteksi virus, yang bisa diguanakan untuk mendeteksi virus,2. Thermal scanner yang bisa mendeteksi dengan valid terkait kodisi suhu tubuh yang dipakai di berbagai fasilitas publik seperti bandara, tempat belanja, sekolah, dan ruang publik lainnya untuk mengantisipasi setiap masyarakat, 3.Robot Doctor yang membantu menggantikan tugas dokter dalam membantu pasien yang sakit mengingat jumlah dokter terbatas, aplikasi pelacacak virus covid19., 4. Teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dirancang untuk mengidentifikasi pola pergerakan penyebaran virus Covid-19, 5).Drone yang bisa menghantarkan makanan atau obat-obatan serta teknologi lainnya

Untuk itu BKSP sebagai  garda depan bisa bekerjasama Parlemen China dan Rusia, Turki serta parlemen negara G20 lainnya agar membentuk kerjasama yang solid terkait covid19. Indonesia sebagai negara yang sangat aktif dalam diplomasi kesehatan dan memperjuangkan kerjasama penanganan kesehatan global public health” harus terus berupaya membantu pemerintah untuk turut mencari solusi dalam berbagai pertemuan parlemen.

B.Diplomasi Parlemen  di bidang Ekonomi dan Bisnis

BKSP (DPD) RI  juga ikut  menjajaki hubungan bisnis, dagang dan investasi serta turut mempromosikan produk unggulan daerah keluar negeri  Indonesia ke luar negeri dengan

dan menyambut baik penandatanganan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA), dan berharap hubungan ekonomi, perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Korea Selatan semakin meningkat, terutama bagi peningkatan investasi dan ekonomi dengan daerah. BKSP DPD RI mengadakan pertemuan ayang didampingi  Wakil Ketua DPD  RI Sultan B Najamudin dengan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-Beom didampingi Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI Gusti Farid Hasan Aman, di Kantor Kedutaan Besar Republik Korea, Jakarta

DPD RI sebagai kamar kedua di parlemen Indonesia yang mewakili daerah-daerah ingin  agar Korea lebih meningkatkan kerja sama yang memberikan peluang peningkatan ekonomi terutama bagi daerah-daerah di 34 provinsi. Karena Korea Selatan sebagai salah satu investor terbesar di Indonesia, banyak potensi besar dari setiap daerah yang bisa dimaksimalkan dan melalui para senator bisa menjadi jembatan untuk mempromosikan berbagai kesempatan kerjasama investasi dari Korea dengan daerah. Karena basis DPD RI adalah daerah, BKSP DPD RI terus menjajaki hubungan erat yang terjalin antara Indonesia-Korea dapat membawa para pengusaha untuk melirik kesempatan investasi ke daerah.
Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-Beom “Dalam waktu dekat, BKSP DPD RI menjalankan fokus kerja untuk kepentingan daerah, kami menyampaikan bahwa pada tanggal 17-18 April BKSP DPD RI akan mengadakan Regional Diplomatic Meeting di Balikpapan, Kalimantan Timur. RDM adalah pertemuan antara pemangku kepentingan daerah dengan pemangku kepentingan dari luar negeri. Kami berharap kehadiran Duta Besar dan bisa membawa pengusaha dari Korea untuk bisa bertemu dengan gubernur atau pengusaha dari daerah melihat potensi-potensi kerjasama investasi,” kata Gusti.

Selanjutnya, dalam memperkuat kerja sama kelembagaan parlemen, DPD RI ingin menjalin hubungan yang lebih erat dengan Parlemen Nasional Korea dengan membuat Memorandum of Understanding (MoU) untuk memperkuat ikatan kerja sama antara kedua parlemen. Karena untuk meningkatkan kerja sama antara Parlemen Republik Korea dan DPD RI dan penguatan kelembagaan, kami minta Duta Besar bisa menyampaikan MOU antara DPD RI dengan Parlemen Nasional Korea Selatan.  Pertemuan tersebut  dihadiri Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, Ketua BKSP DPD RI Gusti Farid Hasan Aman, Anggota DPD RI Asyera Respati, Sylviana Murni, Emma Yohana, Misharti, Badikenita Sitepu, Edwin Pratama Putra

 

C. Diplomasi Parlemen  di bidang Pendidikan

 

Badan Kerja Sama Dewan Perwakilan Daerah RI (BKSP DPD RI) melakukan kunjungan kerja ke Slowakia untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang. Indonesia dan Slowakia selalu saling dukung pada forum internasional. Dukungan Slowakia terhadap Indonesia pada isu kelapa sawit. Saat ini Slowakia memegang tampuk kepresidenan Visegrad sehingga peranan Slowakia dapat menjadi jembatan bagi Indonesia guna melakukan penetrasi di kawasan Eropa Delegasi yang dipimpin oleh anggota DPD RI Emma Yohana itu mengadakan pertemuan dengan National Council Slowakia (Parlemen), Kementerian Pendidikan, Visegrad Fund, Kadin Indonesia-Slowakia, dan Wakil Gubernur Bratislava.

Kunjungan delegasi  BKSP ke Slowakia yang berlangsung pada 11-18 Maret 2019  yang diterima Dubes RI untuk Indonesia, Adiyatwidi Adiwoso Asmady . Pertemuan BKSP tersebut  bertujuan meningkatkan hubungan bilateral kedua negara dan diimplementasikan sehingga dapat memberikan hasil nyata dalam bidang pendidikan dan mengetahui lebih jauh tentang sistem pendidikan di Slowakia dan tawaran beasiswa dari Pemerintah Slowakia.

BKSP menjajaki kerjasama dengan Pihak Kementerian yang diwakili  Olga Nachmannov  yang menyampaikan bahwa kerja sama antar universitas dapat langsung dilaksanakan tanpa harus mendapatkan rekomendasi dari Kementrian Pendidikan. Karena pemberian program beasiswa Darmasiswa dari Kemendikbud, sangat diapresiasi oleh Kementerian dan sangat diminati oleh siswa Slowakia.

Sementara dalam pertemuan dengan Presiden Kadin Slowakia-Indonesia, Milan Compel, dibahas mengenai pengembangan kerjasama bilateral Indonesia-Slowakia di sektor otomotif, energi, dan pariwisata. SIOK juga akan mengusahakan berdirinya “House of Indonesia”. Dalam kunjungan tersebut BKSP DPD RI juga mendapatkan pemaparan terkait Internasional Visegrad Fund (IVF) memberikan paparan mengenai peran organisasi Visegrad yang mengedepankan kerja sama antar 4 anggota Negara di Eropa Tengah. Aliansi 4 negara ini merupakan salah satu organisasi yang relatif kuat dan maju di kawasan Eropa. Pertumbuhan ekonominya mencapai 5% per tahun dibandingkan dengan negara-negara Eropa dengan tingkat ekonomi kuat (high Economic Growth). Selain memiliki jalinan kerja sama dengan erat antara 4 negara tersebu, Visegrad Fund juga memiliki program pendidikan dengan berbagai universitas di luar Slowakia, termasuk Universitas Indonesia.

 

D.Diplomasi Parlemen  di bidang Pariwisata

Ketua DPD La Nyalla Matalitti menambahkan, pihaknya terus berupaya menjalin hubungan bilateral dengan berbagai negara, salah satunya dengan Selandia Baru. Jalinan komunikasi antara DPD dan pihak perwakilan Selandia Baru di Indonesia penting untuk terus dilakukan. "Kami merasa perlu mendorong pengembangan hubungan bilateral di bidang pariwisata, energi terbarukan, dan industri rumah tangga untuk mempererat hubungan persahabatan yang sudah berlansung 61 tahun ini," sebut La Nyalla dalam pertemuan dengan Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Jonathan Austin. (Pro/P-3)

E.Diplomasi Parlemen  di bidang Lingkungan

Parlemen menghubungkan agenda nasional sebuah negara dengan agenda kerja sama internasional, seperti Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). Semakin banyak aktor parlemen, baik di DPD RI maupun di DPR RI mengelola isu-isu itu, akan semakin kuat diplomasi parlemen Indonesia. Dengan kata lain, sinergi antara DPD RI dan DPR RI dalam mengelola pencapaian demokasi Indonesia tersebut dan menjadikannya sebagai instrumen diplomasi parlemen Indonesia merupakan kemestian yang harus dikelola sebaik-baiknya.

Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono berharap Indonesia dan China dapat melakukan kerjasama dalam pengelolaan lingkungan khususnya polusi dan sampah plastik. Konsumsi plastik yang sangat tinggi dan polusi udara di kedua negara menjadi persoalan kritis yang perlu untuk segera ditangani bersama. Hal ini disampaikannya saat menerima kunjungan delegasi lembaga perwakilan Provinsi Guangdong, China yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Komite Perlindungan Lingkungan dan Sumberdaya Prov. Guangdong, SU Yifan di Ruang Delegasi Pimpinan DPD RI, Nusantara III, Rabu, 6 November 2019.

Nono mengatakan bahwa sampah plastik merupakan permasalahan yang belum dapat diatasi baik di Indonesia maupun di China. Masalah sampah plastik secara nasional belum dapat diatasi dengan baik meskipun sudah terdapat program pengelolaan yang diterapkan secara massif.

“Khususnya mengenai sampah, ini penting bukan hanya sekedar plastik. Indonesia sudah mulai mengurangi, seperti mengurangi penggunaan plastik untuk gelas. Tidak lagi plastik tapi kaca. Kita tau China juga sedang melakukan upaya itu, kita akan nanti belajar juga ke China,” ujar Nono.

Lebih lanjut Nono mengatakan perlu ada solusi terdapat persoalan sampah dan polusi karena bumi harus dijaga habitatnya agar tidak mewariskan kondisi alam yang mengenaskan kepada generasi di masa mendatang Karena China dan Indonesia sama-sama negara tertinggi untuk tingkat polusinya dan harus diwariskan kepada generasi berikutnya

Sementara itu, Direktur Jenderal Komite Perlindungan Lingkungan dan Sumberdaya Prov. Guangdong, SU Yifan menjelaskan kedatangannya ke DPD RI adalah dalam rangka kunjungan kerjasama antar parlemen. SU Yifan menjelaskan bahwa China dan Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki persoalan lingkungan yang tidak jauh berbeda yaitu tingkat polusi yang tinggi dan sampah yang belum tertangani dengan baik.

 Untuk itu, Ia berharap China dapat belajar dari Indonesia tentang penanganan masalah sampah plastik termasuk meminimalisir dampak buruk terhadap lingkungan

Diplomasi Parlemen  di bidang Kerjasama Pertahanan

Posisi Indonesia yang strategis di kawasan ASEAN membuka ruang perdagangan dan investasi untuk bekerjasama dengan Republik Ceko. 

Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI, A. M. Iqbal Parewangi didampingi Wakil Ketua BKSP Haripinto Tanuwidjaja, dalam pertemuan bersama Menteri Luar Negeri Republik Ceko, Mr. Lubomir Zoralek bersama 11 anggota delegasi termasuk Vice President of the Czech Chamber of Commerce Mr. Borijav Minar dan Duta Besar Ceko untuk Indonesia, Ivan Hotek. Pertemuan berlangsung di Gedung

Pada pertemuan ini Ketua BKSP DPD RI Iqbal Parewangi memberikan pernyataan mengenai pentingnya hubungan bilateral kedua negara. Beliau menyatakan hubungan Perdagangan dan Investasi antara Indonesia dan Ceko secara resmi sejak tahun 2012 terkonsentasi pada bidang pariwisata, perdagangan, investasi, energi, ekonomi hijau dan industri pertahanan. Posisi Indonesia yang strategis di kawasan ASEAN juga membuka ruang perdagangan dan investasi yang dapat dikerjasamakan dengan Republik Ceko

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Ketua DPD RI Irman Gusman, pada pertemuan ini Irman juga menjelaskan bahwa Republik Indonesia terbuka untuk semua negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara ini untuk menjalin kerjasama bisnis, termasuk untuk Republik Ceko.

"Kehadiran mereka ke Indonesia untuk bertemu pemerintah Indonesia adalah untuk meminta dukungan dalam meningkatkan kerjasama bilateral ekonomi dan bisnis antara kedua negara," tukas Irman.

Disamping itu Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lainnya di sektor pertahanan, terdapat nota kesepahaman antara kementerian pertahanan Indonesia dengan kementerian Federasi Jerman yang sudah ditandatangani di Berlin.

Kerja sama dengan Jerman meliputi pertukaran informasi kelembagaan dan pertahanan, pertukaran pejabat, serta alih  teknologi dan informasi. Indonesia dan Jerman juga berencana membentuk komite bersama. Kemudian kerja sama dengan RRC difokuskan dalam lingkup kebijakan pertahanan, keamanan militer, pelatihan, litbang.

Dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Indonesia akan meningkatkan dan mempercapat kerjasama infrastruktur untuk konektivitas antar Negara ASEAN. Melihat peluang tersebut, Republik Ceko dapat mengambil inisatif untuk berpartisipasi membangun infrastruktur Jalur Riau-Singapura-Johor Triangle dan Greater Mekong subregion, secara non fisik, konektivitas antar Negara Thailand-Indonesia yang memiliki GDP terbesar juga perlu semakin diinstitusionalisasikan kedalam poros Indonesia-Malaysia-Thailand Gold triangle (IMT-GT).

E. Diplomasi Parlemen  di Bidang Maritim

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengapresiasi dukungan Uni Eropa atas berbagai kebijakan yang tengah dijalankan pemerintah RI. Dukungan itu diharapkan dapat mempererat hubungan dengan negara-negara Eropa. "Kami membahas bagaimana peranan DPD pada pemerintah. DPD sangat mendukung dan bersyukur bahwa Uni Eropa sangat antusias dan optimistis dalam hubungan Indonesia dan Eropa," ujar Wakil Ketua I BKSP DPD, Richard Hamonangan Pasaribu, seusai pertemuan dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Piket, di Gedung DPD, Jakarta, kemarin. Richard mengatakan Uni Eropa sangat membuka diri untuk bekerja sama, khususnya untuk program dan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Mereka sangat mendukung kebijakan deregulasi agar bisnis antara Uni Eropa dan Indoneisa lebih matang dan efisien. "Mereka sangat semangat dan mendukung adanya kemudahan dalam berusaha," ujarnya. Selain dalam hal bisnis dan ekonomi, sambung Richard, Uni Eropa juga membuka diri dan mendukung kerja sama pendidikan hingga pengembangan peralatan perang. Sementara itu, Vincent Piket mengatakan Uni Eropa sangat menekankan pentingnya hubungan baik dan kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa, khususnya di bidang ekonomi. Prioritas-prioritas, khususnya untuk mengembangkan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa. Kami ingin menciptakan perjanjian kemitraan strategis. Dalam pertemuan dengan DPD juga dibahas mengenai keinginan Uni Eropa melakukan kerja sama pembangunan berkelanjutan. Uni Eropa tertarik untuk mengembangkan hubungan yang stabil dengan Indonesia, termasuk hubungan perdagangan kelapa sawit juga kerjasama bidang pendidikan melalui program pertukaran mahasiswa, serta profesor antara Indonesia dan Eropa akan terus dikembangkan dan terus berupaya dalam  menjalin hubungan bilateral dengan berbagai negara, . Jalinan komunikasi antara DPD dan pihak perwakilan Selandia Baru di Indonesia dalam mendorong pengembangan hubungan bilateral di bidang pariwisata, energi terbarukan, dan industri rumah tangga untuk mempererat hubungan persahabatan yang sudah berlansung 61 tahun