The Spirit

The spirit will comes after your will. I see, I hear, I write, I celebrate all moment with words...

waiting is inspiring

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

I love sharing positive mind and feeling

my life teach me to believe my inner strength

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Wednesday, March 3, 2021

Pengalaman Menjadi Pemakalah dengan Reviewer Para Peneliti Senior " Duet Maut" tentang kajian kebijakan

 

Bulan Maret yang penuh berkah. Sekian lama menuntut ilmu dan hari ini terasa bercampur dengan menggabungkan keilmuawan dengan seni. menggabungkan antara keragguan dan keberanian. Tetap optimis ditengah cobaan. Lingkungan positif dengan energi postif dan lingkungan positif. Jika tidak awali dengan berpikir positif dengan diri sendiri. Alahmdulillah, akhirnya saya memberanikan diri mengembangkan konsep collaborative government dengan kondisi keuangan Pemda masa pandemi dengan inovasi

Saat paparan terkait financial distress dimasa pandemi dengan melihat secara quantitave dengan metode dan melihat bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dengan tujuan pemulihan ekonomi nasional. saat pemaparan Call For Papers ada 10 presenter dengan gabungan analis kebijakan, peneliti, akademisi dari berbagai instansi, kementerian dan rumah reformasi kebijakan Indonesia.

Saat Prof Mul menyampaikan reviewnya terkait presentasi paper saya dengan tim, ada beberapa point yang disampaikan 

beginilah tanggapan dari Peneliti Madyayang menjadi reviewer


Selamat idenya menarik  namun perlu menghilangkan kata prediksi pada judul

kesimpulan lebih dipadatkan agar pembaca mudah memahaminya dan perhatikan konsesi tulisan untuk tinjauan pustaka, over all secara umum cukup baik. 

Prof Mulyadi dari DPR RI menyampaikan

Selamat atas duet mautnya, pendahuluan harus ikuti trend  yang harus disempurnakan antara variabel kelima

paragrap jangan terlalu panjang , isis abstarct kalimat harus disempurnakan, antara variabel kelima  dan perlu melihat operasionalisasi variabel untuk ditampilkan lebih rinci dan bisa dalam bentuk tabel agar dipahami dan lihat tulisan DBHR mungkin salah ketik dan kesimpulan jangan ada kutipan dan penulisan independent bukan indenpenden.


over all dari semua makalah inilah makalah yang terbaik dan menarik. Bagus kolaborasinya bu Edrida Pulungan dan Bu irene barus

 


 



Friday, November 6, 2020

Puisi Edrida dalam antology Love in Summer

 


Buku Love In Summer akhirnya terbit juga di Amazon

ada karya saya disini judulnya Seine after summer 



   Gambar 1 : Cover Buku Love in Summer bersama para penulis luar negeri lainnya doc. Rini V




 Gambar 2 : Cover Buku Love in Summer bersama para penulis luar negeri lainnya doc. Rini V


         
               Gambar 3 : Cover Buku Love in Summer karya Edrida Pulungan  doc. Rini V


                                Gambar 4 :  Bigrafi  Penulis  Edrida Pulungan  doc. Rini V

Tuesday, November 3, 2020

Buku The Islamic Way Of Happiness Oase refleksi diri

 

                                   Gambar 1 : Buku The Islamic Way of Happiness

 Saya membaca buku ini saat kan terbang ke berbagai kota sebagai narasumber pengembangan  kota berdasarkan potensi ekonomi kreatif, Sehingga buku ini menjadi teman yang baik bahkan saya baca sebagian saat di psawat. Sebelumnya terimakasih pada penulis muda produktif yakni Agung Setiyo Wibowo yang banyak menuliskan buku dengan tema- tema inspiratif untuk pengembangan diri bermetamorfosis menjadi lebih baik lagi

 

    Gambar 2 :  Saya membaca buku Buku The Islamic Way of Happiness di atas psawat penerbangan menuju Medan dan Palembang doc.  Edrida Pulungan

Buku ini dimulai dengan  sebuah renungan tentang makna kebahagiaan dalam versi setiap insan. Apakah itu kebahagiaan semua atau kebahagiaan yang menipu. Karena mengejar kesenangan sensoris yang menipu. Karena banyak sekali yang meraih kesuksesan dalam hidup namun masih merasakan kekosongan jiwa. Karena kekosongan tak tertuliskan karena kita memilih untuk mencapai tujuan yang terbatas . Padadal kita diperdiapkan oleh sang pencipta untuk syurga yang tidak terbatas. Kita sering memilih sesuatu yang fana, padahal kita dipersiapkan untuk mengenal dan mencintai Allah swt. penjelasan penulis di ( hal 3)

Penulis menuliskan buku ini berdasar pengalaman beliau yang menjalankan sabbatical selama setahun dan mencari tahu apa yang menggerakkkan  manusia Indonesia  dalam berkarya. Termasuk bagaimana mereka memandang kebahagiaan dan kesuksesan hingga menemukan panggilan hidup dan menemukan tujuan semu yang kelak memudar dengan sendirinya. Kotak jebakan yang  yang sering dibawa kabur namun akhirnya kecewa.

Bahkan teguran Allah swt dalam surat al Fajr ayat  24-25  yang mmberikan  peringatan kepada ummat manusia yang mneyesal dan ingin kembali kedunia agar bisa beraml sholeh lagi. Penulis juga menuliskan berbagai tips yang bisa dijadikan pedoman agar menemukan kebahagiaan sejati. Ada 35 ulasan  untuk direnungkan dari  tiga bab besar

Bagi para teman- teman yang ingin memaknai tentang kebahagiaan hidup, silahkan baca buku ini . buku Terbitan  Elex Media Komputindo  yang baru terbit dan segar dari inspirasi seorang penulis, semoga memberikan pencerahan. Selamat membaca

Thursday, October 29, 2020

Perempuan Indonesia sebagai garda istimewa misi perdamaian dunia

 


Gambar 1 : Penulis berphoto bersama peacemaker PBB yang bertugasa di negara konflik.

                                                                   doc. Edrida


Perjalanan  Narasi  Perdamaian bangsa  Indonesia bukanlah dimulai di abad ini, namun sudah tertulis dalam pembukaan Undang-undang dasar negara  Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehingga tujuh limapuluh tahun lalu Indonesia sudah menjadi embrio perdamaian bangsa- bangsa di dunia dan senantiasa mengambil peran perdamaian dunia serta pijakan fundamental dari politik bebas aktif. Dalam buku Mohammad Hatta “ Demokrasi Kita” Tujuan politik bebas aktif antara lain mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keselamatan bangsa, meningkatkan  perdamaian dunia dan mempererat persaudaraan antarbangsa

 

Dalam mewujudkan perdamaian ini, Resolusi 1325 PBB dikenal dengan pernyataan yang sangat revolusioner dari Dewan Keamanan PBB karena menyatakan tentang kesetaraan wanita dalam partisipasinya, dan keterlibatanya  secara penuh dalam upaya memelihara dan menyebarkan perdamaian dan keamanan, Untuk itu perempuan juga  memainkan dan mengambil peran kunci dalam mempertahankan perdamaian melalui peran mereka di bidang ekonomi, sosial dan budaya di negara-negara yang dilanda peperangan dan konflik. Keterlibatan perempuan dalam keamanan dan perdamaian bertujuan untuk menekankan pentingnya peranan perempuan sebagai agen perdamaian dan toleransi juga misi lainnya yakni menggandakan upaya untuk mengarusutamakan peran perempuan dalam agenda perdamaian melalui kemitraan global di Kawasan serta membangun dan membina jaringan negosiator dan mediator perempuan di Kawasan. Pemajuan peranan perempuan menjadi poin yang krusial, hal ini karena perempuan memegang peranan penting dalam pencegahan konflik, manajemen konfik, dan bina damai pasca konflik.

Perempuan sebagai garda istimewa dalam perdamaian dunia memiliki sifat khas karena dinilai lebih peka terhadap situasi lingkungan dan budaya setempat sehingga meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap keberadaan penjaga perdamaian perempuan karena mampu memberikan rasa aman dan nyaman terutama bagi anak-anak dan perempuan yang sering menjadi korban kekerasan seksual dalam suatu konflik;  Penjaga perdamaian perempuan (early peace-builders & role model ) bagi para wanita lokal dalam mendorong aktivitas-aktivitas pembinaan perdamaian, termasuk yang berkaitan dengan aspek keamanan seperti proses gencatan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi, serta negosiasi. 

Terkait pengiriman pasukan perdamaian, Indonesia telah mengirimkan pasukan perdamaian sejak 1957. Saat ini  Indonesia menduduki posisi 8 dari 124 negara penyumbang personel terbesar dengan 3.080 personel, 106 di antaranya perempuan (female peacekeepers), bertugas di 8 misi perdamaian PBB dengan menerapkan penanganan kekerasan berbasis gender (Gender Based Violence / GBV) dan kekerasan seksual terkait konflik (Conflict Related Sexual Violence/CRSV) terjadi dalam angka yang mengkhawatirkan karena  perempuan dan anak-anak adalah korban terbanyak dalam suatu konflik. Misalnya, perempuan yang dianggap sebagai anggota keluarga kombatan sering menjadi sasaran kekerasan dan pelecehan dalam komunitas mereka. Untuk itulah peran penjaga perdamaian perempuan menjadi sangat krusial untuk mengatasi masalah-masalah terkait GBV dan CRSV di daerah konflik.

Indonesia percaya bahwa keberadaan perempuan sebagai personel penjaga perdamaian akan memberikan andil besar terhadap keberhasilan suatu misi, dikarenakan peran perempuan dalam konstruksi sosial di masyarakat serta aspek psiko-sosial yang membuat perempuan mempunyai 'keistimewaan' dalam misi-misi kemanusiaan. Karena Peacemaker Perempuan dinilai lebih peka terhadap situasi lingkungan dan budaya setempat sehingga meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap keberadaan penjaga perdamaian perempuan; Keberadaan penjaga perdamaian perempuan memberikan rasa aman dan nyaman terutama bagi anak-anak dan perempuan yang seringkali menjadi korban kekerasan seksual dalam suatu konflik.

Menurut data PBB Mei 2018, ada 80 peacekeeper perempuan asal Indonesia dari total 2.694 personil TNI dan Polri yang mengabdi sebagai peacekeeper. Masa tugas mereka setahun lamanya.  Mereka tersebar tidak hanya di Misi-misi Pemeliharaan Perdamaian PBB (UN Peacekeeping Operations) yang relatif tenang seperti Lebanon dan Haiti. Tetapi juga diterjunkan di berbagai misi PBB di daerah yang masih rentan konflik, seperti di Sudan dan Sudan Selatan.

Perempuan peacekeepe rjuga berpatroli siang dan malam dengan senjata lengkap di atas panser kebanggaan Indonesia “Anoa” untuk mengamankan daerah “Blue Line” pada perbatasan Lebanon-Israel. Peacekeeper perempuan Indonesia punya nyali dalam bertugas kegiatan yang disebut Civil-Military Coordination dengan sentuhan kemasyarakatan memberikan penyuluhan pendidikan,  pertunjukan seni budaya, musik, dan tarian. Yang diselenggarakan secara mandiri atau kerja sama dengan kontingen negara lain.

Letnan Kolonel Ratih Pusporini, menjadi salah satu perempuan peacekeeeper inspiratif pertama Indonesia yang diterjunkan sebagai penjaga perdamaian di daerah konflik pada tahun 2008. Letkol Ratih Pusparini sebagai peacekeeper perempuan TNI ex Misi PBB di tiga negara yakni Suriah, Republik Demokratik Kongo, Lebanon. Beliau merupakan satu-satunya peacekeeper perempuan TNI yang pernah diterjunkan ke misi PBB UNSMIS di Suriah pada April-Agustus 2012. keberhasilannya bersama tim menembus barikade di wilayah Homs, Suriah dan bisa berinteraksi dengan kelompok oposisi atau pemberontak.

Perannya sebagai Militer Observer dalam kontingen Garuda yang bertugas di Kongo mengkonfirmasi peran perempuan dalam sebuah misi perdamaian dengan melakukam Pendekatan terhadap perempuan dan anak-anak di daerah konflik melalui community engagement dalam bentuk Civil-Military Cooperation (CIMIC) yang biasanya berupa bantuan kemanusiaan (mengajar, memberikan fasilitas pengobatan) maupun memfasilitasi gencatan senjata dan proses perdamaian. Tujuannya tidak lain untuk mengakrabkan PBB dengan warga lokal sekaligus dimanfaatkan untuk mengenalkan budaya Indonesia. Inilah mengapa semua peacekeeper perempuan kita dibekali dengan keterampilan tarian dan musik tradisional.  Handal di lapangan, piawai menari, peacekeeper perempuan kita juga mumpuni dalam kerja administrasi di markas misi sebagai Military Staff dan berinteraksi dengan personil militer negara lain.

Peacekeeper perempuan Indonesia dikenal luwes dan murah senyum dan mampu merebut hati, pikiran, dan kepercayaan warga lokal, khususnya ibu-ibu, remaja wanita, dan anak-anak di daerah konflik. Keunggulan peacemaker perempuan dibandingkan rekan peacekeeper laki-laki, bahkan dari peacekeeper negara lain. Sehingga dari tangan merekalah cukup banyak informasi berharga berhasil diperoleh PBB untuk kesuksesan tugas operasi.

Ditahun ini Indonesia akan menjalankan amanah warga dunia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. Sehingga mengharapkan keberadaan srikandi-srikandi Indonesia yang membuktikan kelayakan Indonesia sebagai mitra sejati untuk perdamaian dunia dan mengharap lagi banyak lagi  peacemakers perempuan hebat Indonesia akan terus berkiprah pada perdamaian dunia. Karena meskipun peran perempuan dalam menjaga perdamaian sangat krusial, keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian masih sangat terbatas. Berdasarkan analisa dari UN Women, sebanyak 1.187 perjanjian perdamaian tahun 1990-2017, terdapat 2% mediator perempuan; 5% negotiator perempuan dan 5% saksi dan penandatangan perjanjian perdamaian perempuan. Hingga 31 Maret 2019, terdapat 3.472 personel militer perempuan dan 1.423 personel polisi perempuan dari total 89.681 personel penjaga perdamaian, atau 5,46%. Jumlah ini tentunya harus dapat ditambah, dan Indonesia memiliki niatan yang kuat untuk hal ini. Pengiriman all women contingent seperti yang pernah dilakukan India di misi perdamaian di Liberia pada tahun 2007 menjadi salah satu target Indonesia di masa mendatang.

Indonesia menekankan pentingnya peran perempuan dalam perdamaian dunia dan menyuarakannya dalam berbagai forum internasional. Salah satu milestone dalam upaya ini adalah pertemuan menteri luar negeri perempuan pertama yang diadakan di Montreal, Kanada, pada 21 September 2018, yang dihadiri oleh Menlu Retno Marsudi. Topik mengenai mempromosikan perdamaian dan keamanan serta mengeliminasi kekerasan berbasis gender menjadi salah satu agenda penting.

Untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam misi penjaga perdamaian,  Indonesia  membutuhkan komitmen politik yang kuat untuk berinvestasi pada hal-hal yang dapat meningkatkan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan nasional dan setiap tahap proses perdamaian. Ini dapat diterapkan melalui pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan hak-hak perempuan (kesetaraan dan non-diskriminasi), reformasi budaya dan sumber daya yang memadai. Salah satunya dengan menciptakan jaringan Global Gender Advisory, yang terdiri atas para penasihat ahli dalam hal pengarusutamaan gender lintas divisi berbagai lini operasi dan menyuarakan urgensi  peranperempuan dalam misi penjaga perdamaian PBB. Seperti yang telah dilakukan oleh Angkatan Pertahanan Selandia Baru dengan membentuk Jaringan Penasihat Wanita Militer Pasifik pertama yang diadakan di Suva, Fiji.

Pengalaman Penulis

Dalam hal ini, Penulis juga tertarik untuk ikut pelatihan  program pelatihan regional tentang Women, Peace, and Security (WPS) di Jakarta. Hal tersebut untuk menambah pengetahuan penulis terkait kajian peran perempuan dalam perdamaian setelah diundang dalam Paris Peace Forum 2019 dalam mempromosikan perdamaian melalui sastra dan budaya sehingga tertarik untuk ikut Pelatihan  yang dihadiri oleh 60 diplomat wanita dari negara-negara anggota ASEAN, Timor Leste dan Papua Nugini. Yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam webinar daring selama dua hari dan menegaskan kembali perlunya para pemimpin ASEAN untuk bergerak maju dengan mengimplementasikan agenda WPS di Asia Tenggara serta menekankan pentingnya melibatkan lebih banyak perempuan dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB.

Saya juga ikut Virtual Coaching clinic Diplomasi HAM dan Kemanusiaan Multilateral  yang diselenggarakan oleh Direktorat Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri yang diseleksi oleh Kementerian luar negeri dan diselenggarakan tanggal 28 september bersama 40 peserta lainnya. Tentu ini pengalaman yang berharga bagi saya sebagai dosen hubungan Internasional, penulis juga penggiat literasi perdamaian. Saya yakin “ Investing in women equals investing in peace” karena perempuan adalah embrio yang mudah menebar benih perdamaian karena jiwa pengasuhan yang ada dalam dirinya.

Saya juga aktif menulis puisi perdamaian diantaranya menerbitkan buku puisi “ Thousand Peace Poetry for the world” yang sudah menjadi koleksi “ Globe Peace Library”  di Paris bersama buku tokoh- tokoh pemimpin negara lainnya yang saya serahkan saat menjadi undangan Paris Peace Forum 2019

Essay saya juga terpilih menjadi 25 besar dalam buku “ celebrating peacemaking Odyssey Jusuf Kalla” yang teriplih dari 300 lebih penulis dan diaspora Indonesia di luar negeri, saya menuliskan peran JK dalam sastra dan kemanusiaan,, dimana beliau pernah menulis satu puisi di atas psawat saat berangkat menuju Ambon dalam proses penyelesaian konflik ambon

 

Saya juga baru menulis puisi dengan teman-teman dengan judul “ Bunga Rampai Puisi Indonesia “ , Seperti Belanda, dari Konflik Aceh ke MOU Helsinki, saya menulis dua puisi yang berjudul “ setelah helsinki yang menggambarkan prosesi kebatinan saat Pemerintah Indonesia membuat kesepakatan MOU di Helsinki serta “ Perempuan Pemetik Bungong Seulanga” yang menggambarkan bagaimana perjuangan seorang perempuan  Aceh berdamai dengan pahitnya masa lalu saat terjadi konflik

Indonesia membutuhkan banyak perempuan dalam perdamaian dan keamanan yang menguatkan kultur menjadi norma,  dari berbagai bidang seperti ungkapan Menteri Luar Negeri Indonesia Indonesia sebagai bridge builde yang berperan dalam perdamaian dunai dan turut memperingati PBB memperingati sebagai The international Day Of Peacekeepers setiap tanggal 29Mei

Terlepas dari kontribusi penting perempuan dalam perdamaian dan keamanan, keterwakilan dan peran perempuan masih belum memadai dalam berbagai fase proses perdamaian. Untuk itu mari secara aktif mendukung partisipasi perempuan dalam melaksanakan komitmen keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian berkelanjutan sebelum, selama dan setelah konflik serta merayakan perdamaian dalam lahirnya para srikandi-srikandi perempuan perdamaian. Semoga

 

 

Monday, October 26, 2020

BKSP DPD RI Garda Depan Kerjasama Parlemen : Jajaki Peluang dan Potensi Daerah Indonesia dan Luar Negeri Melalui Multitrack Diplomacy

                                      BKSP DPD RI Garda Depan Kerjasama Parlemen :

Jajaki Peluang dan Potensi  Daerah Indonesia dan Luar Negeri

Melalui  Multitrack Diplomacy

 

Edrida Pulungan, SE., M.HI., M.Si

 

The full range of international activities undertaken by parliamentarians in order to increase mutual understanding between countries, to assist each other in improving the control of governments and the representation of a people and to increase the democratic legitimacy of inter-governmental institutions

(Frans W Weisglass, Politisi Parlemen Belanda)

 

Dalam Pernyataan anggota parlemen Belanda Frans W Weisglass tergambar peran anggota parlemen yang sangat penting karena terlibat dalam aktivitas internasional menyeluruh dalam meningkatkan saling pengertian antar negara-negara, untuk saling membantu dalam memperbaiki pengawasan terhadap pemerintah dan keterwakilan rakyat dalam meningkatkan legitimasi demokrasi antar institusi pemerintahan. Tentu saja peran ini merupakan peran anggota parlemen dalam melaksanakan diplomasi parlemen

Dalam aktivitasnya diplomasi merupakan manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara  denganaktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara, melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespodensi,pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobby, kunjungan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait. Meskipun diplomasi berhubungan dengan aktivitas- aktivitas yang damai, dapat juga terjadi dalam kondisi perang atau konflik bersenjata, karena tugas utama diplomasi tidak hanya manajemen konflik,tetapi juga manajemen perubahan dan pemeliharaannya dengan cara melakukan persuasi yang terus menerus ditengah-tengah perubahan yang tengah berlangsung

Konsep baru diplomasi yang lebih tajam dan melibatkan banyak stakeholders, yaitu Multi-Tracks Diplomacy. Definisi umum diplomasi jenis baru ini, bahwa tugas diplomasi tidak hanya dominasi pemerintah (Kementerian Luar Negeri), tetapi juga menjadi tanggung jawab stakeholders yang lain, termasuk parlemen. Diplomasi Parlemen Multitrack Diplomasi mengacu pada visi total diplomasi dalam arti penggunaan seluruh upaya dari para aktor (diplomat dan nondiplomat) dalam pelaksanaan politik luar negeri, dan keterlibatan daerah sebagai salah satu track. Dalam pelaksanaan diplomasi total, peranan aktor dipandang penting untuk mewujudkan kepentingan dan cita-cita nasional suatu negara. Dalam pelaksanaan politik luar negeri, diplomasi multijalur berakibat munculnya elemen fundamental untuk menipiskan sekat tebal yang semula memisahkan aktor internasional dan aktor domestik dalam mengelola diplomasi. Diplomasi multi jalur kerap melibatkan sejumlah unsur aktor dalam masyarakat, yaitu pemerintah pada jalur utama, dan pada jalur kedua terdapat LSM (NGO), kalangan profesional, kelompok agama, kelompok bisnis, aktivis advokasi, aktivis penelitian, pelatihan, pendidikan, organisasi penyedia dana, media massa, dan warga negara biasa (Shoelhi, 2011:83). Anggota Parlemen sebagai politisi juga adalah diplomat yang terpilih secara demokratis. Perannya dalam diplomasi internasional sangat penting sebagai salah satu alternatif multi-track diplomacy. Maka dari itu harus ada sinergi yang baik antara pemerintah dan parlemen yang akan menunjang posisi tawar Indonesia di kancah internasional

           Diplomasi Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) dibentuk oleh DPD RI dalah sebagai alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap yang mempunyai tugas membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPD dan lembaga sejenis, lembaga pemerintah ataupun lembaga nonpemerintah, baik secara regional maupun internasional, atas penugasan sidang paripurna ataupun atas dasar koordinasi dengan Panitia Musyawarah, dan komite- komite DPD RI

Dalam implementasinya BKSP juga melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan oleh alat kelengkapan baik regional maupun internasional; serta mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kunjungan delegasi lembaga negara sejenis yang menjadi tamu DPD. Keberadaan BKSP sebagai alat kelengkapan dewan yang dibentuk untuk menjadi ujung tombak diplomasi parlemen. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). BKSP mempunyai fungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPD RI dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen.

BKSP juga menyampaikan saran atau rekomendasi kepada Pimpinan DPD terkait masalah kerja sama antar-parlemen.Karena BKPS jugaa harus rutin engadakan sidang gabungan dengan pimpinan, Panitia Musyawarah, Panitia Urusan Rumah Tangga, Panitia Perancang Undang-Undang, dan Komite dalam rangka pembentukan delegasi DPD RI untuk kunjungan referensi ke luar negeri demi kebutuhan komite untuk menambah pengetahuan atau informasi pendukung dalam merancang RUU

BKSP juga bisa memberikan usul kepada pimpinan tentang kerjasama potensial  antara DPD RI dan lembaga negara sejenis, baik secara regional maupun internasionalm karena hubungan antar lembaga memang sangat penting dalam membangun komunikasi dan pertukaran informasi dan mendukung eksistensi DPD RI secara kelembagaan dan internasional

Saat ini 79 negara menggunakan sistem bikameral (parlemen dua kamar), ada 114 negara unikameral (parlemen 1 kamar). Jadi, kalau ada sinergi antara DPD RI dan DPD RI, parlemen Indonesia pasti mampu mengelola peluang-peluang untuk memperkuat posisi Indonesia di berbagai forum dunia internasional

              Beberapa forum yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Parlemen yakni Diplomatic Gathering yang dibuat sebagai wadah yang  diharapkan menjadi  forum komunikasi yang efektif antara DPD RI, Gubernur, Seluruh Pimpinan Daerah dengan para Duta Besar Negara sahabat sebagai pintu masuk/entry point perdagangan/investasi untuk daerah-daerah di Indonesia untuk pengembangan peluang investasi dan kerjasama lainnya. Seiring dengan itu, Kedutaan Negara sahabat dapat menyampaikan berbagai bidang pembangunan yang dapat ditingkatkan dalam bentuk kerjasama senat/parlemen sesuai dengan potensi dan keunggulan masing-masing negaranya.

Keluaran yang diharapkan dari Diplomatic Gathering adalah adanya kerjasama yang konkret dan peningkatan kapasitas kelembagaan DPD RI dalam mendorong berbagai bidang pembangunan daerah dengan belajar dari kesuksesan atau kegagalan (best practices) Parlemen Negara lain melalui forum bilateral, multilateral, dan internasiona

Rekam Jejak DPD RI pernah mengadakan Diplomatic Gathering dengan melibatkan Gubernur Seluruh Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, BKPM, dan Para Duta Besar negara sahabat. Diplomatic Gathering akan dilaksanakan pada tanggal 26-27 Maret 2015 di Gedung MPR/DPD RI yang saat itu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal DPD RI, Prof. Dr. Ir. Sudarsono Hardjosoekarto di Gedung B DPD RI, Kamis 12 Maret 2015. Gagasan tentang Diplomatic Gathering  tersebut sebenarnya diusulkan oleh para duta besar kepada Pimpinan DPD RI untuk mendorong perlunya kerjasama yang konkret antara daerah-daerah di Indonesia baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan negara-negara sahabat dalam bentuk kerjasama ekonomi maupun sosial, dan budaya. Hingga pada saat itu Pimpinan DPD RI, Irman Gusman menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan memformulasikan dalam bentuk hubungan investasi antara daerah-daerah di Indonesia dan daerah-daerah negara sahabat yang difasilitasi oleh Perwakilan/Keduataan Negara yang ada di Indonesia.  

Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat hubungan dan komunikasi yang efektif antara DPD dan seluruh pimpinan daerah dengan para duta besar negara sahabat sebagai pintu masuk investasi untuk daerah-daerah di Indonesia.Pertemuan ini sekaligus membuktikan tekad DPD RI untuk mempertemukan para gubernur dan DPD di 34 Provinsi di Indonesia dengan para kepala perwakilan negara-negara sahabat. Ini juga sebagai upaya membawa dunia ke Indonesia.

Pada akhir Desember 2015 nanti ketika Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi kenyataan, pasar regional ASEAN akan semakin bergairah oleh adanya arus barang, jasa, dan orang. tujuan yang lebih besar lagi yang juga akan membawa serta prospek-prospek baru untuk bisnis dan investasi serta kerja sama di berbagai bidang. Dengan penyelenggaraan acara ini, para duta besar akan semakin mengenal Indonesia. Juga akan lebih banyak lagi investor yang akan berinvestasi ke daerah-daerah potensial di Indonesia.Karena disadari atau tida pembangunan sebagai agregasi dari pembangunan daerah-daerah potensial di Indonesia. Itulah sebabnya peran kepala daerah juga menjadi semakin penting dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Sedangkan Tiga tahun kemudiam DPD RI melaksanakan kembali Regional Diplomatic Meeting (RDM) 2018 di Bali pada 7-9 Desember 2018 yang bertujuan memfasilitasi dan memediasi daerah untuk mengadakan  mediasi, promosi, atau investasi dan mempromosikan produk unggulan daerah  ke luar negeri. Tujuan Diplomatic Gathering lebih luias lagi berkomitmen untuk membangun kemitraan bukan hanya di dalam negeri tetapi diluar negeri dengan terus berperan aktif dari Pimpinan DPD RI yang terus dimaksimalkan untuk membina hubungan baik. Hubungan ini tidak hanya kerjasama antara daerah, melainkan antara daerah dengan luar negeri. Pimpinan DPD RI, Oesman Sapta Odang menyampaikan bahwa perlu  melibatkan para duta besar dengan terus menjalin komunikasi

  B.Peran BKSP dalam Multirack Diplomacy

Diplomasi adalah salah satu cara mencapai kepentingan nasional dengan bekerjasama dengan negara lain. Dilihat dari perspektif sejarah, Pada dekade 1970-an para anggota parlemen lintas negara-negara Eropa, diantaranya Swedia, Jerman Barat, dan Inggris aktif menjalankan diplomasi parlemen dalam menuntaskan masalah-masalah yang timbul pasca Revolusi Anyelir di Portugal tahun 1974-1975. Oleh karena itu peran parlemen tidak dapat dipandang sebelah mata hanya sebagai pelengkap diplomasi yang dijalankan pihak eksekutif ide tentang diplomasi parlemen bukanlah sesuatu yang sama sekali baru. Dalam perspektif historis fungsi ini telah dijalankan oleh para anggota senat Romawi baik dalam format kekaisaran maupun republik.

Secara faktual keterlibatan parlemen dalam berbagai peluang kerja sama internasional merupakan keniscayaan zaman. Meski dalam berbagai literatur disebutkan bahwa diplomasi yang dijalankan oleh DPD RI bersifat second track (diplomasi jalur kedua), diplomasi parlemen justru berkembang pesat melampaui diplomasi tradisional yang dijalankan pemerintah karena pada praktiknya di lapangan DPR tidak hanya menjalankan diplomasi parliament to parliament. BKSP DPD RI bisa membuka ruang komunikasi antara parlemen, bisnis, universitas, dan organisasi non pemerintah (NGO) dari mancanegara
          

A.Diplomasi BKSP  di Bidang Kesehatan

Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI Gusti Farid Hasan Aman bersama Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menerima audiensi dari Duta Besar Prancis untuk Indonesia, H.E. Olivier Chambar di Parlemen Senayan baru-baru ini yakni 10 September 2020. Dalam pertemuan Indonesia dengan Prancis memiliki hubungan bilateral yang telah lama terjalin sejak awal Indonesia berdiri. Nono berharap melalui peningkatan kerja sama antar keduanya, terutama melalui kerjasama DPD RI dengan Senat Prancis, hubungan antar kedua bangsa dan negara menjadi lebih baik dan bidang-bidang yang dikerjasamakan akan diperluas.

BKSP dan Parlemen Prancis akan menjalin kerjasama antara Indonesia dengan Prancis dalam pengembangan vaksin Covid-19 yang sangat dibutuhkan mengingat banyaknya kasus covid di Indonesia dan Prancis yang sudah menewaskan ribuan nyawa. Sedangkan kedepan  BKSP DPD RI perlu untuk mulai menjajaki kerjasama multuilateral dalam menjalin solidaritas antar negara dalam mengatasi krisis selama covid 19 diantaranya mencalonkan diri untuk terlibat dalam pertemuan negara G20. BKSP Juga bisa menambah  kerjasama dengan negara-negara lainnya untuk membuat penelitian dalam rangka menemukan vaksin covid 19 misalnya dengan negara China,  India, Korea Selatan, Inggris Rusia, dan lain sebagainya. Di sisi ain juga perlu membuat satuan tugas di parlemen dalam rangka kerjasama menghasilkan sejumlah penemuan berbasis teknologi untuk membantu tenaga kesehatan dalam menangani penularan virus corona seperti ventilator dan juga alat kesehatan yang bisa mendeteksi virus.

Disamping itu  BKSP perlu melaksanakan kerjasama dengan negara-negara maju yang tergabung dalam G20 seperti berbagai inovasi teknologi  seperti ; 1.Aplikasi Pendeteksi virus, yang bisa diguanakan untuk mendeteksi virus,2. Thermal scanner yang bisa mendeteksi dengan valid terkait kodisi suhu tubuh yang dipakai di berbagai fasilitas publik seperti bandara, tempat belanja, sekolah, dan ruang publik lainnya untuk mengantisipasi setiap masyarakat, 3.Robot Doctor yang membantu menggantikan tugas dokter dalam membantu pasien yang sakit mengingat jumlah dokter terbatas, aplikasi pelacacak virus covid19., 4. Teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dirancang untuk mengidentifikasi pola pergerakan penyebaran virus Covid-19, 5).Drone yang bisa menghantarkan makanan atau obat-obatan serta teknologi lainnya

Untuk itu BKSP sebagai  garda depan bisa bekerjasama Parlemen China dan Rusia, Turki serta parlemen negara G20 lainnya agar membentuk kerjasama yang solid terkait covid19. Indonesia sebagai negara yang sangat aktif dalam diplomasi kesehatan dan memperjuangkan kerjasama penanganan kesehatan global public health” harus terus berupaya membantu pemerintah untuk turut mencari solusi dalam berbagai pertemuan parlemen.

B.Diplomasi Parlemen  di bidang Ekonomi dan Bisnis

BKSP (DPD) RI  juga ikut  menjajaki hubungan bisnis, dagang dan investasi serta turut mempromosikan produk unggulan daerah keluar negeri  Indonesia ke luar negeri dengan

dan menyambut baik penandatanganan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA), dan berharap hubungan ekonomi, perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Korea Selatan semakin meningkat, terutama bagi peningkatan investasi dan ekonomi dengan daerah. BKSP DPD RI mengadakan pertemuan ayang didampingi  Wakil Ketua DPD  RI Sultan B Najamudin dengan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-Beom didampingi Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI Gusti Farid Hasan Aman, di Kantor Kedutaan Besar Republik Korea, Jakarta


DPD RI sebagai kamar kedua di parlemen Indonesia yang mewakili daerah-daerah ingin  agar Korea lebih meningkatkan kerja sama yang memberikan peluang peningkatan ekonomi terutama bagi daerah-daerah di 34 provinsi. Karena Korea Selatan sebagai salah satu investor terbesar di Indonesia, banyak potensi besar dari setiap daerah yang bisa dimaksimalkan dan melalui para senator bisa menjadi jembatan untuk mempromosikan berbagai kesempatan kerjasama investasi dari Korea dengan daerah. Karena basis DPD RI adalah daerah, BKSP DPD RI terus menjajaki hubungan erat yang terjalin antara Indonesia-Korea dapat membawa para pengusaha untuk melirik kesempatan investasi ke daerah.
Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-Beom “Dalam waktu dekat, BKSP DPD RI menjalankan fokus kerja untuk kepentingan daerah, kami menyampaikan bahwa pada tanggal 17-18 April BKSP DPD RI akan mengadakan Regional Diplomatic Meeting di Balikpapan, Kalimantan Timur. RDM adalah pertemuan antara pemangku kepentingan daerah dengan pemangku kepentingan dari luar negeri. Kami berharap kehadiran Duta Besar dan bisa membawa pengusaha dari Korea untuk bisa bertemu dengan gubernur atau pengusaha dari daerah melihat potensi-potensi kerjasama investasi,” kata Gusti.

Selanjutnya, dalam memperkuat kerja sama kelembagaan parlemen, DPD RI ingin menjalin hubungan yang lebih erat dengan Parlemen Nasional Korea dengan membuat Memorandum of Understanding (MoU) untuk memperkuat ikatan kerja sama antara kedua parlemen. Karena untuk meningkatkan kerja sama antara Parlemen Republik Korea dan DPD RI dan penguatan kelembagaan, kami minta Duta Besar bisa menyampaikan MOU antara DPD RI dengan Parlemen Nasional Korea Selatan.  Pertemuan tersebut  dihadiri Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, Ketua BKSP DPD RI Gusti Farid Hasan Aman, Anggota DPD RI Asyera Respati, Sylviana Murni, Emma Yohana, Misharti, Badikenita Sitepu, Edwin Pratama Putra

 

C. Diplomasi Parlemen  di bidang Pendidikan

 

Badan Kerja Sama Dewan Perwakilan Daerah RI (BKSP DPD RI) melakukan kunjungan kerja ke Slowakia untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang. Indonesia dan Slowakia selalu saling dukung pada forum internasional. Dukungan Slowakia terhadap Indonesia pada isu kelapa sawit. Saat ini Slowakia memegang tampuk kepresidenan Visegrad sehingga peranan Slowakia dapat menjadi jembatan bagi Indonesia guna melakukan penetrasi di kawasan Eropa Delegasi yang dipimpin oleh anggota DPD RI Emma Yohana itu mengadakan pertemuan dengan National Council Slowakia (Parlemen), Kementerian Pendidikan, Visegrad Fund, Kadin Indonesia-Slowakia, dan Wakil Gubernur Bratislava.

Kunjungan delegasi  BKSP ke Slowakia yang berlangsung pada 11-18 Maret 2019  yang diterima Dubes RI untuk Indonesia, Adiyatwidi Adiwoso Asmady . Pertemuan BKSP tersebut  bertujuan meningkatkan hubungan bilateral kedua negara dan diimplementasikan sehingga dapat memberikan hasil nyata dalam bidang pendidikan dan mengetahui lebih jauh tentang sistem pendidikan di Slowakia dan tawaran beasiswa dari Pemerintah Slowakia.

BKSP menjajaki kerjasama dengan Pihak Kementerian yang diwakili  Olga Nachmannov  yang menyampaikan bahwa kerja sama antar universitas dapat langsung dilaksanakan tanpa harus mendapatkan rekomendasi dari Kementrian Pendidikan. Karena pemberian program beasiswa Darmasiswa dari Kemendikbud, sangat diapresiasi oleh Kementerian dan sangat diminati oleh siswa Slowakia.

Sementara dalam pertemuan dengan Presiden Kadin Slowakia-Indonesia, Milan Compel, dibahas mengenai pengembangan kerjasama bilateral Indonesia-Slowakia di sektor otomotif, energi, dan pariwisata. SIOK juga akan mengusahakan berdirinya “House of Indonesia”. Dalam kunjungan tersebut BKSP DPD RI juga mendapatkan pemaparan terkait Internasional Visegrad Fund (IVF) memberikan paparan mengenai peran organisasi Visegrad yang mengedepankan kerja sama antar 4 anggota Negara di Eropa Tengah. Aliansi 4 negara ini merupakan salah satu organisasi yang relatif kuat dan maju di kawasan Eropa. Pertumbuhan ekonominya mencapai 5% per tahun dibandingkan dengan negara-negara Eropa dengan tingkat ekonomi kuat (high Economic Growth). Selain memiliki jalinan kerja sama dengan erat antara 4 negara tersebu, Visegrad Fund juga memiliki program pendidikan dengan berbagai universitas di luar Slowakia, termasuk Universitas Indonesia.

 

D.Diplomasi Parlemen  di bidang Pariwisata

Ketua DPD La Nyalla Matalitti menambahkan, pihaknya terus berupaya menjalin hubungan bilateral dengan berbagai negara, salah satunya dengan Selandia Baru. Jalinan komunikasi antara DPD dan pihak perwakilan Selandia Baru di Indonesia penting untuk terus dilakukan. "Kami merasa perlu mendorong pengembangan hubungan bilateral di bidang pariwisata, energi terbarukan, dan industri rumah tangga untuk mempererat hubungan persahabatan yang sudah berlansung 61 tahun ini," sebut La Nyalla dalam pertemuan dengan Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Jonathan Austin. (Pro/P-3)

E.Diplomasi Parlemen  di bidang Lingkungan

Parlemen menghubungkan agenda nasional sebuah negara dengan agenda kerja sama internasional, seperti Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). Semakin banyak aktor parlemen, baik di DPD RI maupun di DPR RI mengelola isu-isu itu, akan semakin kuat diplomasi parlemen Indonesia. Dengan kata lain, sinergi antara DPD RI dan DPR RI dalam mengelola pencapaian demokasi Indonesia tersebut dan menjadikannya sebagai instrumen diplomasi parlemen Indonesia merupakan kemestian yang harus dikelola sebaik-baiknya.

Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono berharap Indonesia dan China dapat melakukan kerjasama dalam pengelolaan lingkungan khususnya polusi dan sampah plastik. Konsumsi plastik yang sangat tinggi dan polusi udara di kedua negara menjadi persoalan kritis yang perlu untuk segera ditangani bersama. Hal ini disampaikannya saat menerima kunjungan delegasi lembaga perwakilan Provinsi Guangdong, China yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Komite Perlindungan Lingkungan dan Sumberdaya Prov. Guangdong, SU Yifan di Ruang Delegasi Pimpinan DPD RI, Nusantara III, Rabu, 6 November 2019.

Nono mengatakan bahwa sampah plastik merupakan permasalahan yang belum dapat diatasi baik di Indonesia maupun di China. Masalah sampah plastik secara nasional belum dapat diatasi dengan baik meskipun sudah terdapat program pengelolaan yang diterapkan secara massif.

“Khususnya mengenai sampah, ini penting bukan hanya sekedar plastik. Indonesia sudah mulai mengurangi, seperti mengurangi penggunaan plastik untuk gelas. Tidak lagi plastik tapi kaca. Kita tau China juga sedang melakukan upaya itu, kita akan nanti belajar juga ke China,” ujar Nono.

Lebih lanjut Nono mengatakan perlu ada solusi terdapat persoalan sampah dan polusi karena bumi harus dijaga habitatnya agar tidak mewariskan kondisi alam yang mengenaskan kepada generasi di masa mendatang Karena China dan Indonesia sama-sama negara tertinggi untuk tingkat polusinya dan harus diwariskan kepada generasi berikutnya

Sementara itu, Direktur Jenderal Komite Perlindungan Lingkungan dan Sumberdaya Prov. Guangdong, SU Yifan menjelaskan kedatangannya ke DPD RI adalah dalam rangka kunjungan kerjasama antar parlemen. SU Yifan menjelaskan bahwa China dan Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki persoalan lingkungan yang tidak jauh berbeda yaitu tingkat polusi yang tinggi dan sampah yang belum tertangani dengan baik.

 Untuk itu, Ia berharap China dapat belajar dari Indonesia tentang penanganan masalah sampah plastik termasuk meminimalisir dampak buruk terhadap lingkungan

Diplomasi Parlemen  di bidang Kerjasama Pertahanan

Posisi Indonesia yang strategis di kawasan ASEAN membuka ruang perdagangan dan investasi untuk bekerjasama dengan Republik Ceko. 

Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI, A. M. Iqbal Parewangi didampingi Wakil Ketua BKSP Haripinto Tanuwidjaja, dalam pertemuan bersama Menteri Luar Negeri Republik Ceko, Mr. Lubomir Zoralek bersama 11 anggota delegasi termasuk Vice President of the Czech Chamber of Commerce Mr. Borijav Minar dan Duta Besar Ceko untuk Indonesia, Ivan Hotek. Pertemuan berlangsung di Gedung

Pada pertemuan ini Ketua BKSP DPD RI Iqbal Parewangi memberikan pernyataan mengenai pentingnya hubungan bilateral kedua negara. Beliau menyatakan hubungan Perdagangan dan Investasi antara Indonesia dan Ceko secara resmi sejak tahun 2012 terkonsentasi pada bidang pariwisata, perdagangan, investasi, energi, ekonomi hijau dan industri pertahanan. Posisi Indonesia yang strategis di kawasan ASEAN juga membuka ruang perdagangan dan investasi yang dapat dikerjasamakan dengan Republik Ceko

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Ketua DPD RI Irman Gusman, pada pertemuan ini Irman juga menjelaskan bahwa Republik Indonesia terbuka untuk semua negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara ini untuk menjalin kerjasama bisnis, termasuk untuk Republik Ceko.

"Kehadiran mereka ke Indonesia untuk bertemu pemerintah Indonesia adalah untuk meminta dukungan dalam meningkatkan kerjasama bilateral ekonomi dan bisnis antara kedua negara," tukas Irman.

Disamping itu Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lainnya di sektor pertahanan, terdapat nota kesepahaman antara kementerian pertahanan Indonesia dengan kementerian Federasi Jerman yang sudah ditandatangani di Berlin.

Kerja sama dengan Jerman meliputi pertukaran informasi kelembagaan dan pertahanan, pertukaran pejabat, serta alih  teknologi dan informasi. Indonesia dan Jerman juga berencana membentuk komite bersama. Kemudian kerja sama dengan RRC difokuskan dalam lingkup kebijakan pertahanan, keamanan militer, pelatihan, litbang.

Dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Indonesia akan meningkatkan dan mempercapat kerjasama infrastruktur untuk konektivitas antar Negara ASEAN. Melihat peluang tersebut, Republik Ceko dapat mengambil inisatif untuk berpartisipasi membangun infrastruktur Jalur Riau-Singapura-Johor Triangle dan Greater Mekong subregion, secara non fisik, konektivitas antar Negara Thailand-Indonesia yang memiliki GDP terbesar juga perlu semakin diinstitusionalisasikan kedalam poros Indonesia-Malaysia-Thailand Gold triangle (IMT-GT).

E. Diplomasi Parlemen  di Bidang Maritim

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengapresiasi dukungan Uni Eropa atas berbagai kebijakan yang tengah dijalankan pemerintah RI. Dukungan itu diharapkan dapat mempererat hubungan dengan negara-negara Eropa. "Kami membahas bagaimana peranan DPD pada pemerintah. DPD sangat mendukung dan bersyukur bahwa Uni Eropa sangat antusias dan optimistis dalam hubungan Indonesia dan Eropa," ujar Wakil Ketua I BKSP DPD, Richard Hamonangan Pasaribu, seusai pertemuan dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Piket, di Gedung DPD, Jakarta, kemarin. Richard mengatakan Uni Eropa sangat membuka diri untuk bekerja sama, khususnya untuk program dan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Mereka sangat mendukung kebijakan deregulasi agar bisnis antara Uni Eropa dan Indoneisa lebih matang dan efisien. "Mereka sangat semangat dan mendukung adanya kemudahan dalam berusaha," ujarnya. Selain dalam hal bisnis dan ekonomi, sambung Richard, Uni Eropa juga membuka diri dan mendukung kerja sama pendidikan hingga pengembangan peralatan perang. Sementara itu, Vincent Piket mengatakan Uni Eropa sangat menekankan pentingnya hubungan baik dan kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa, khususnya di bidang ekonomi. Prioritas-prioritas, khususnya untuk mengembangkan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa. Kami ingin menciptakan perjanjian kemitraan strategis. Dalam pertemuan dengan DPD juga dibahas mengenai keinginan Uni Eropa melakukan kerja sama pembangunan berkelanjutan. Uni Eropa tertarik untuk mengembangkan hubungan yang stabil dengan Indonesia, termasuk hubungan perdagangan kelapa sawit juga kerjasama bidang pendidikan melalui program pertukaran mahasiswa, serta profesor antara Indonesia dan Eropa akan terus dikembangkan dan terus berupaya dalam  menjalin hubungan bilateral dengan berbagai negara, . Jalinan komunikasi antara DPD dan pihak perwakilan Selandia Baru di Indonesia dalam mendorong pengembangan hubungan bilateral di bidang pariwisata, energi terbarukan, dan industri rumah tangga untuk mempererat hubungan persahabatan yang sudah berlansung 61 tahun