BKSP DPD RI Garda Depan Kerjasama Parlemen :
Jajaki Peluang dan Potensi Daerah
Indonesia dan Luar Negeri
Melalui Multitrack Diplomacy
Edrida Pulungan, SE., M.HI., M.Si
The full range of international activities undertaken by
parliamentarians in order to increase mutual understanding between countries,
to assist each other in improving the control of governments and the
representation of a people and to increase the democratic legitimacy of
inter-governmental institutions
(Frans W Weisglass, Politisi Parlemen Belanda)
Dalam Pernyataan anggota parlemen
Belanda Frans W Weisglass tergambar peran anggota parlemen yang sangat penting
karena terlibat dalam aktivitas internasional menyeluruh dalam meningkatkan
saling pengertian antar negara-negara, untuk saling membantu dalam memperbaiki
pengawasan terhadap pemerintah dan keterwakilan rakyat dalam meningkatkan
legitimasi demokrasi antar institusi pemerintahan. Tentu saja peran ini
merupakan peran anggota parlemen dalam melaksanakan diplomasi parlemen
Dalam
aktivitasnya diplomasi merupakan manajemen hubungan antar negara
atau hubungan antar negara denganaktor-aktor hubungan internasional lainnya.
Negara, melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk
menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus
atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui
korespodensi,pembicaraan
tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobby, kunjungan dan
aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait. Meskipun diplomasi berhubungan dengan
aktivitas- aktivitas yang damai, dapat juga terjadi dalam kondisi perang atau
konflik bersenjata, karena tugas utama diplomasi tidak hanya manajemen
konflik,tetapi juga manajemen perubahan dan pemeliharaannya dengan cara
melakukan persuasi yang terus menerus ditengah-tengah perubahan yang tengah
berlangsung
Konsep
baru diplomasi yang lebih tajam dan melibatkan banyak stakeholders, yaitu
Multi-Tracks Diplomacy. Definisi umum diplomasi jenis baru ini, bahwa tugas
diplomasi tidak hanya dominasi pemerintah (Kementerian Luar Negeri), tetapi
juga menjadi tanggung jawab stakeholders yang lain, termasuk parlemen. Diplomasi
Parlemen Multitrack Diplomasi mengacu pada visi total diplomasi dalam arti
penggunaan seluruh upaya dari para aktor (diplomat dan nondiplomat) dalam
pelaksanaan politik luar negeri, dan keterlibatan daerah sebagai salah satu
track. Dalam pelaksanaan diplomasi total, peranan aktor dipandang penting untuk
mewujudkan kepentingan dan cita-cita nasional suatu negara. Dalam pelaksanaan
politik luar negeri, diplomasi multijalur berakibat munculnya elemen
fundamental untuk menipiskan sekat tebal yang semula memisahkan aktor
internasional dan aktor domestik dalam mengelola diplomasi. Diplomasi multi
jalur kerap melibatkan sejumlah unsur aktor dalam masyarakat, yaitu pemerintah
pada jalur utama, dan pada jalur kedua terdapat LSM (NGO), kalangan
profesional, kelompok agama, kelompok bisnis, aktivis advokasi, aktivis
penelitian, pelatihan, pendidikan, organisasi penyedia dana, media massa, dan
warga negara biasa (Shoelhi, 2011:83). Anggota Parlemen sebagai politisi juga adalah
diplomat yang terpilih secara demokratis. Perannya dalam diplomasi
internasional sangat penting sebagai salah satu alternatif multi-track
diplomacy. Maka dari itu harus ada sinergi yang baik antara
pemerintah dan parlemen yang akan menunjang posisi tawar Indonesia di kancah
internasional
Diplomasi Badan Kerja Sama Parlemen
(BKSP) dibentuk oleh DPD RI dalah sebagai alat kelengkapan DPD yang bersifat
tetap yang mempunyai tugas membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan
persahabatan dan kerja sama antara DPD dan lembaga sejenis, lembaga pemerintah
ataupun lembaga nonpemerintah, baik secara regional maupun internasional, atas
penugasan sidang paripurna ataupun atas dasar koordinasi dengan Panitia
Musyawarah, dan komite- komite DPD RI
Dalam implementasinya BKSP juga melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan
kunjungan kerja yang dilakukan oleh alat kelengkapan baik regional maupun
internasional; serta mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kunjungan
delegasi lembaga negara sejenis yang menjadi tamu DPD. Keberadaan BKSP sebagai
alat kelengkapan dewan yang dibentuk untuk menjadi ujung tombak
diplomasi parlemen. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (MD3). BKSP mempunyai fungsi untuk membina,
mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPD RI dan parlemen
negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk berbagai
organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen.
BKSP juga
menyampaikan saran atau rekomendasi kepada Pimpinan DPD terkait
masalah kerja sama antar-parlemen.Karena BKPS jugaa harus
rutin engadakan sidang gabungan dengan pimpinan, Panitia Musyawarah, Panitia
Urusan Rumah Tangga, Panitia Perancang Undang-Undang, dan Komite dalam rangka
pembentukan delegasi DPD RI untuk kunjungan referensi ke luar negeri demi
kebutuhan komite untuk menambah pengetahuan atau informasi pendukung dalam
merancang RUU
BKSP juga bisa memberikan
usul kepada pimpinan tentang kerjasama potensial antara DPD RI dan lembaga negara sejenis,
baik secara regional maupun internasionalm karena hubungan antar lembaga memang
sangat penting dalam membangun komunikasi dan pertukaran informasi dan
mendukung eksistensi DPD RI secara kelembagaan dan internasional
Saat
ini 79 negara menggunakan sistem bikameral (parlemen dua kamar), ada 114 negara
unikameral (parlemen 1 kamar). Jadi, kalau ada sinergi antara DPD RI dan DPD
RI, parlemen Indonesia pasti mampu mengelola peluang-peluang untuk memperkuat
posisi Indonesia di berbagai forum dunia internasional
Beberapa forum
yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Parlemen yakni Diplomatic Gathering yang dibuat sebagai wadah yang diharapkan
menjadi forum komunikasi yang efektif
antara DPD RI, Gubernur, Seluruh Pimpinan Daerah dengan para Duta Besar Negara
sahabat sebagai pintu masuk/entry point perdagangan/investasi untuk
daerah-daerah di Indonesia untuk pengembangan peluang investasi dan kerjasama
lainnya. Seiring dengan itu, Kedutaan Negara sahabat dapat
menyampaikan berbagai bidang pembangunan yang dapat ditingkatkan dalam bentuk
kerjasama senat/parlemen sesuai dengan potensi dan keunggulan masing-masing
negaranya.
Keluaran yang
diharapkan dari Diplomatic Gathering adalah adanya kerjasama
yang konkret dan peningkatan kapasitas kelembagaan DPD RI dalam mendorong
berbagai bidang pembangunan daerah dengan belajar dari kesuksesan atau
kegagalan (best practices) Parlemen Negara lain melalui forum bilateral,
multilateral, dan internasiona
Rekam Jejak DPD RI
pernah mengadakan Diplomatic Gathering dengan melibatkan
Gubernur Seluruh Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri,
BKPM, dan Para Duta Besar negara sahabat. Diplomatic Gathering akan
dilaksanakan pada tanggal 26-27 Maret 2015 di Gedung MPR/DPD RI yang saat itu
dipimpin oleh Sekretaris Jenderal DPD RI, Prof. Dr. Ir. Sudarsono
Hardjosoekarto di Gedung B DPD RI, Kamis 12 Maret 2015. Gagasan tentang Diplomatic
Gathering tersebut sebenarnya diusulkan oleh para duta besar
kepada Pimpinan DPD RI untuk mendorong perlunya kerjasama yang konkret antara
daerah-daerah di Indonesia baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota
dengan negara-negara sahabat dalam bentuk kerjasama ekonomi maupun sosial, dan
budaya. Hingga pada saat itu Pimpinan DPD RI, Irman Gusman menindaklanjuti
aspirasi tersebut dengan memformulasikan dalam bentuk hubungan investasi antara
daerah-daerah di Indonesia dan daerah-daerah negara sahabat yang difasilitasi
oleh Perwakilan/Keduataan Negara yang ada di Indonesia.
Pertemuan tersebut
bertujuan memperkuat hubungan dan komunikasi yang efektif antara DPD dan
seluruh pimpinan daerah dengan para duta besar negara sahabat sebagai pintu
masuk investasi untuk daerah-daerah di Indonesia.Pertemuan ini sekaligus membuktikan tekad DPD RI untuk mempertemukan para gubernur dan DPD di 34
Provinsi di Indonesia dengan para kepala perwakilan negara-negara sahabat. Ini
juga sebagai upaya membawa dunia ke Indonesia.
Pada akhir Desember 2015 nanti ketika Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi kenyataan, pasar regional ASEAN akan semakin
bergairah oleh adanya arus barang, jasa, dan orang. tujuan yang lebih besar
lagi yang juga akan membawa serta prospek-prospek baru untuk bisnis dan
investasi serta kerja sama di berbagai bidang. Dengan penyelenggaraan acara
ini, para duta besar akan semakin mengenal Indonesia. Juga akan lebih banyak
lagi investor yang akan berinvestasi ke daerah-daerah potensial di
Indonesia.Karena disadari atau tida pembangunan sebagai agregasi dari
pembangunan daerah-daerah potensial di Indonesia. Itulah sebabnya peran kepala
daerah juga menjadi semakin penting dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Sedangkan Tiga tahun
kemudiam DPD RI melaksanakan kembali Regional Diplomatic Meeting (RDM) 2018 di
Bali pada 7-9 Desember 2018 yang bertujuan memfasilitasi dan memediasi daerah
untuk mengadakan mediasi, promosi, atau
investasi dan mempromosikan produk unggulan daerah ke luar negeri. Tujuan Diplomatic Gathering
lebih luias lagi berkomitmen untuk membangun kemitraan bukan hanya di dalam
negeri tetapi diluar negeri dengan terus berperan aktif dari Pimpinan DPD RI
yang terus dimaksimalkan untuk membina hubungan baik. Hubungan ini tidak hanya
kerjasama antara daerah, melainkan antara daerah dengan luar negeri. Pimpinan
DPD RI, Oesman Sapta Odang menyampaikan bahwa perlu melibatkan para duta besar dengan terus
menjalin komunikasi
B.Peran BKSP dalam Multirack Diplomacy
Diplomasi adalah salah satu cara mencapai kepentingan
nasional dengan bekerjasama dengan negara lain. Dilihat dari perspektif
sejarah, Pada dekade 1970-an para anggota parlemen lintas negara-negara Eropa,
diantaranya Swedia, Jerman Barat, dan Inggris aktif menjalankan diplomasi
parlemen dalam menuntaskan masalah-masalah yang timbul pasca Revolusi Anyelir
di Portugal tahun 1974-1975. Oleh karena itu peran parlemen tidak dapat
dipandang sebelah mata hanya sebagai pelengkap diplomasi yang dijalankan pihak
eksekutif ide
tentang diplomasi parlemen bukanlah sesuatu yang sama sekali baru. Dalam
perspektif historis fungsi ini telah dijalankan oleh para anggota senat Romawi
baik dalam format kekaisaran maupun republik.
Secara faktual
keterlibatan parlemen dalam berbagai peluang kerja sama internasional merupakan
keniscayaan zaman. Meski dalam berbagai literatur disebutkan bahwa diplomasi
yang dijalankan oleh DPD RI bersifat second track (diplomasi jalur
kedua), diplomasi parlemen justru berkembang pesat melampaui diplomasi
tradisional yang dijalankan pemerintah karena pada praktiknya di lapangan DPR
tidak hanya menjalankan diplomasi parliament
to parliament. BKSP DPD RI bisa membuka ruang komunikasi antara parlemen,
bisnis, universitas, dan organisasi non pemerintah (NGO) dari mancanegara
A.Diplomasi BKSP di Bidang Kesehatan
Ketua Badan Kerja Sama
Parlemen (BKSP) DPD RI Gusti Farid Hasan Aman bersama Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono
menerima audiensi dari Duta Besar Prancis untuk Indonesia, H.E. Olivier Chambar
di Parlemen Senayan baru-baru ini yakni 10 September 2020. Dalam pertemuan
Indonesia dengan Prancis memiliki hubungan bilateral yang telah lama terjalin
sejak awal Indonesia berdiri. Nono berharap melalui peningkatan kerja sama
antar keduanya, terutama melalui kerjasama DPD RI dengan Senat Prancis,
hubungan antar kedua bangsa dan negara menjadi lebih baik dan bidang-bidang
yang dikerjasamakan akan diperluas.
BKSP dan Parlemen
Prancis akan menjalin kerjasama antara Indonesia dengan Prancis dalam
pengembangan vaksin Covid-19 yang sangat dibutuhkan mengingat banyaknya kasus
covid di Indonesia dan Prancis yang sudah menewaskan ribuan nyawa. Sedangkan
kedepan BKSP DPD RI perlu untuk mulai
menjajaki kerjasama multuilateral dalam menjalin
solidaritas antar negara dalam mengatasi krisis selama covid 19 diantaranya mencalonkan diri untuk terlibat dalam pertemuan negara G20. BKSP Juga bisa menambah kerjasama dengan negara-negara lainnya untuk membuat
penelitian dalam rangka menemukan vaksin covid 19 misalnya dengan negara China,
India, Korea Selatan, Inggris Rusia, dan lain sebagainya. Di sisi ain juga perlu membuat satuan tugas di
parlemen dalam rangka kerjasama menghasilkan
sejumlah penemuan berbasis teknologi untuk membantu tenaga kesehatan dalam
menangani penularan virus corona seperti ventilator dan juga alat kesehatan
yang bisa mendeteksi virus.
Disamping
itu BKSP perlu melaksanakan kerjasama
dengan negara-negara maju yang tergabung dalam G20 seperti berbagai inovasi
teknologi seperti ; 1.Aplikasi
Pendeteksi virus, yang bisa diguanakan untuk mendeteksi virus,2. Thermal
scanner yang bisa mendeteksi dengan valid terkait kodisi suhu tubuh yang
dipakai di berbagai fasilitas publik seperti bandara, tempat belanja, sekolah,
dan ruang publik lainnya untuk mengantisipasi setiap masyarakat, 3.Robot
Doctor yang membantu menggantikan tugas dokter dalam membantu pasien yang
sakit mengingat jumlah dokter terbatas, aplikasi pelacacak virus covid19., 4. Teknologi Artificial Intelligence (AI) atau
kecerdasan buatan dirancang untuk mengidentifikasi pola pergerakan penyebaran
virus Covid-19, 5).Drone yang bisa menghantarkan makanan atau obat-obatan serta
teknologi lainnya
Untuk
itu BKSP sebagai garda depan bisa bekerjasama Parlemen China dan Rusia, Turki
serta parlemen negara G20 lainnya agar membentuk kerjasama yang solid terkait
covid19. Indonesia sebagai negara yang sangat aktif dalam diplomasi kesehatan
dan memperjuangkan kerjasama penanganan kesehatan global public health”
harus terus berupaya membantu pemerintah untuk turut mencari solusi dalam
berbagai pertemuan parlemen.
B.Diplomasi Parlemen di
bidang Ekonomi dan Bisnis
BKSP (DPD) RI juga ikut menjajaki
hubungan bisnis, dagang dan investasi serta turut mempromosikan produk unggulan daerah keluar negeri Indonesia ke luar negeri dengan
dan menyambut baik penandatanganan Indonesia-Korea Comprehensive
Economic Partnership Agreement (IK-CEPA), dan berharap hubungan ekonomi,
perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Korea Selatan semakin meningkat,
terutama bagi peningkatan investasi dan ekonomi dengan daerah. BKSP DPD RI
mengadakan pertemuan ayang didampingi Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin dengan Duta Besar Korea
Selatan untuk Indonesia Kim Chang-Beom didampingi Ketua Badan Kerja Sama
Parlemen (BKSP) DPD RI Gusti Farid Hasan Aman, di Kantor Kedutaan Besar
Republik Korea, Jakarta
DPD RI sebagai kamar kedua di parlemen Indonesia yang mewakili daerah-daerah
ingin agar Korea lebih meningkatkan
kerja sama yang memberikan peluang peningkatan ekonomi terutama bagi
daerah-daerah di 34 provinsi. Karena Korea Selatan sebagai salah satu investor
terbesar di Indonesia, banyak potensi besar dari setiap daerah yang bisa
dimaksimalkan dan melalui para senator bisa menjadi jembatan untuk
mempromosikan berbagai kesempatan kerjasama investasi dari Korea dengan daerah.
Karena basis DPD RI adalah daerah, BKSP DPD RI terus menjajaki hubungan erat
yang terjalin antara Indonesia-Korea dapat membawa para pengusaha untuk melirik
kesempatan investasi ke daerah.
Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-Beom “Dalam waktu dekat,
BKSP DPD RI menjalankan fokus kerja untuk kepentingan daerah, kami menyampaikan
bahwa pada tanggal 17-18 April BKSP DPD RI akan mengadakan Regional Diplomatic
Meeting di Balikpapan, Kalimantan Timur. RDM adalah pertemuan antara pemangku
kepentingan daerah dengan pemangku kepentingan dari luar negeri. Kami berharap
kehadiran Duta Besar dan bisa membawa pengusaha dari Korea untuk bisa bertemu
dengan gubernur atau pengusaha dari daerah melihat potensi-potensi kerjasama
investasi,” kata Gusti.
Selanjutnya, dalam memperkuat kerja sama kelembagaan parlemen, DPD RI ingin
menjalin hubungan yang lebih erat dengan Parlemen Nasional Korea dengan membuat
Memorandum of Understanding (MoU) untuk memperkuat ikatan kerja sama
antara kedua parlemen. Karena untuk meningkatkan kerja sama antara Parlemen Republik Korea dan DPD RI
dan penguatan kelembagaan, kami minta Duta Besar bisa menyampaikan MOU antara
DPD RI dengan Parlemen Nasional Korea Selatan. Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, Wakil
Ketua MPR RI Fadel Muhammad, Ketua BKSP DPD RI Gusti Farid Hasan Aman, Anggota
DPD RI Asyera Respati, Sylviana Murni, Emma Yohana, Misharti, Badikenita
Sitepu, Edwin Pratama Putra
C. Diplomasi Parlemen di
bidang Pendidikan
Badan
Kerja Sama Dewan Perwakilan Daerah RI (BKSP DPD RI) melakukan kunjungan kerja
ke Slowakia untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang. Indonesia dan
Slowakia selalu saling dukung pada forum internasional. Dukungan Slowakia
terhadap Indonesia pada isu kelapa sawit. Saat ini Slowakia memegang tampuk
kepresidenan Visegrad sehingga peranan Slowakia dapat menjadi jembatan bagi
Indonesia guna melakukan penetrasi di kawasan Eropa Delegasi yang dipimpin oleh
anggota DPD RI Emma Yohana itu mengadakan pertemuan dengan National Council
Slowakia (Parlemen), Kementerian Pendidikan, Visegrad Fund, Kadin
Indonesia-Slowakia, dan Wakil Gubernur Bratislava.
Kunjungan
delegasi BKSP ke Slowakia yang
berlangsung pada 11-18 Maret 2019 yang
diterima Dubes RI untuk Indonesia, Adiyatwidi Adiwoso Asmady . Pertemuan BKSP
tersebut bertujuan meningkatkan hubungan
bilateral kedua negara dan diimplementasikan sehingga dapat memberikan hasil
nyata dalam bidang pendidikan dan mengetahui lebih jauh tentang sistem
pendidikan di Slowakia dan tawaran beasiswa dari Pemerintah Slowakia.
BKSP
menjajaki kerjasama dengan Pihak Kementerian yang diwakili Olga Nachmannov yang menyampaikan bahwa kerja sama antar
universitas dapat langsung dilaksanakan tanpa harus mendapatkan rekomendasi
dari Kementrian Pendidikan. Karena pemberian program beasiswa Darmasiswa dari
Kemendikbud, sangat diapresiasi oleh Kementerian dan sangat diminati oleh siswa
Slowakia.
Sementara
dalam pertemuan dengan Presiden Kadin Slowakia-Indonesia, Milan Compel, dibahas
mengenai pengembangan kerjasama bilateral Indonesia-Slowakia di sektor
otomotif, energi, dan pariwisata. SIOK juga akan mengusahakan berdirinya “House
of Indonesia”. Dalam kunjungan tersebut BKSP DPD RI juga mendapatkan pemaparan
terkait Internasional Visegrad Fund (IVF) memberikan paparan mengenai peran
organisasi Visegrad yang mengedepankan kerja sama antar 4 anggota Negara di
Eropa Tengah. Aliansi 4 negara ini merupakan salah satu organisasi yang relatif
kuat dan maju di kawasan Eropa. Pertumbuhan ekonominya mencapai 5% per tahun
dibandingkan dengan negara-negara Eropa dengan tingkat ekonomi kuat (high
Economic Growth). Selain memiliki jalinan kerja sama dengan erat antara 4
negara tersebu, Visegrad Fund juga memiliki program pendidikan dengan berbagai
universitas di luar Slowakia, termasuk Universitas Indonesia.
D.Diplomasi Parlemen di
bidang Pariwisata
Ketua DPD La Nyalla
Matalitti menambahkan, pihaknya terus berupaya menjalin hubungan bilateral
dengan berbagai negara, salah satunya dengan Selandia Baru. Jalinan komunikasi
antara DPD dan pihak perwakilan Selandia Baru di Indonesia penting untuk terus
dilakukan. "Kami merasa perlu mendorong pengembangan hubungan bilateral di
bidang pariwisata, energi terbarukan, dan industri rumah tangga untuk
mempererat hubungan persahabatan yang sudah berlansung 61 tahun ini,"
sebut La Nyalla dalam pertemuan dengan Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia
Jonathan Austin. (Pro/P-3)
E.Diplomasi Parlemen di
bidang Lingkungan
Parlemen menghubungkan agenda nasional sebuah negara
dengan agenda kerja sama internasional, seperti Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Development). Semakin banyak aktor parlemen, baik di DPD RI maupun
di DPR RI mengelola isu-isu itu, akan semakin kuat diplomasi parlemen Indonesia.
Dengan kata lain, sinergi antara DPD RI dan DPR RI dalam mengelola pencapaian
demokasi Indonesia tersebut dan menjadikannya sebagai instrumen diplomasi
parlemen Indonesia merupakan kemestian yang harus dikelola sebaik-baiknya.
Wakil
Ketua DPD RI, Nono Sampono berharap Indonesia dan China dapat melakukan
kerjasama dalam pengelolaan lingkungan khususnya polusi dan sampah plastik.
Konsumsi plastik yang sangat tinggi dan polusi udara di kedua negara menjadi
persoalan kritis yang perlu untuk segera ditangani bersama. Hal ini
disampaikannya saat menerima kunjungan delegasi lembaga perwakilan Provinsi
Guangdong, China yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Komite Perlindungan
Lingkungan dan Sumberdaya Prov. Guangdong, SU Yifan di Ruang Delegasi Pimpinan
DPD RI, Nusantara III, Rabu, 6 November 2019.
Nono mengatakan bahwa
sampah plastik merupakan permasalahan yang belum dapat diatasi baik di
Indonesia maupun di China. Masalah sampah plastik secara nasional belum dapat
diatasi dengan baik meskipun sudah terdapat program pengelolaan yang diterapkan
secara massif.
“Khususnya mengenai
sampah, ini penting bukan hanya sekedar plastik. Indonesia sudah mulai
mengurangi, seperti mengurangi penggunaan plastik untuk gelas. Tidak lagi
plastik tapi kaca. Kita tau China juga sedang melakukan upaya itu, kita akan
nanti belajar juga ke China,” ujar Nono.
Lebih lanjut Nono
mengatakan perlu ada solusi terdapat persoalan sampah dan polusi karena bumi
harus dijaga habitatnya agar tidak mewariskan kondisi alam yang mengenaskan
kepada generasi di masa mendatang Karena China dan Indonesia
sama-sama negara tertinggi untuk tingkat polusinya dan harus diwariskan kepada generasi berikutnya
Sementara itu,
Direktur Jenderal Komite Perlindungan Lingkungan dan Sumberdaya Prov.
Guangdong, SU Yifan menjelaskan kedatangannya ke DPD RI adalah dalam rangka
kunjungan kerjasama antar parlemen. SU Yifan menjelaskan bahwa China dan
Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar dan
memiliki persoalan lingkungan yang tidak jauh berbeda yaitu tingkat polusi yang
tinggi dan sampah yang belum tertangani dengan baik.
Untuk itu, Ia berharap
China dapat belajar dari Indonesia tentang penanganan masalah sampah plastik
termasuk meminimalisir dampak buruk terhadap lingkungan
Diplomasi Parlemen di
bidang Kerjasama Pertahanan
Posisi Indonesia yang strategis di kawasan ASEAN membuka ruang
perdagangan dan investasi untuk bekerjasama dengan Republik Ceko.
Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI, A. M.
Iqbal Parewangi didampingi Wakil Ketua BKSP Haripinto Tanuwidjaja, dalam
pertemuan bersama Menteri Luar Negeri Republik Ceko, Mr. Lubomir Zoralek
bersama 11 anggota delegasi termasuk Vice President of the Czech Chamber of
Commerce Mr. Borijav Minar dan Duta Besar Ceko untuk Indonesia, Ivan Hotek. Pertemuan
berlangsung di Gedung
Pada pertemuan ini Ketua BKSP DPD RI
Iqbal Parewangi memberikan pernyataan mengenai pentingnya hubungan bilateral
kedua negara. Beliau menyatakan hubungan Perdagangan dan Investasi antara
Indonesia dan Ceko secara resmi sejak tahun 2012 terkonsentasi pada bidang
pariwisata, perdagangan, investasi, energi, ekonomi hijau dan industri
pertahanan. Posisi Indonesia yang strategis di kawasan ASEAN juga membuka ruang
perdagangan dan investasi yang dapat dikerjasamakan dengan Republik Ceko
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Ketua DPD RI Irman Gusman, pada pertemuan ini
Irman juga menjelaskan bahwa Republik Indonesia terbuka untuk semua negara yang
memiliki hubungan diplomatik dengan negara ini untuk menjalin kerjasama bisnis,
termasuk untuk Republik Ceko.
"Kehadiran mereka ke Indonesia untuk bertemu pemerintah Indonesia adalah
untuk meminta dukungan dalam meningkatkan
kerjasama bilateral ekonomi dan bisnis antara kedua
negara," tukas Irman.
Disamping itu Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lainnya di
sektor pertahanan, terdapat nota kesepahaman antara kementerian pertahanan
Indonesia dengan kementerian Federasi Jerman yang sudah ditandatangani di
Berlin.
Kerja sama dengan Jerman meliputi pertukaran informasi kelembagaan dan
pertahanan, pertukaran pejabat, serta alih teknologi dan informasi.
Indonesia dan Jerman juga berencana membentuk komite bersama. Kemudian kerja
sama dengan RRC difokuskan dalam lingkup kebijakan pertahanan, keamanan
militer, pelatihan, litbang.
Dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Indonesia akan meningkatkan dan
mempercapat kerjasama infrastruktur untuk konektivitas antar Negara ASEAN.
Melihat peluang tersebut, Republik Ceko dapat mengambil inisatif untuk
berpartisipasi membangun infrastruktur Jalur Riau-Singapura-Johor Triangle dan
Greater Mekong subregion, secara non fisik, konektivitas antar Negara
Thailand-Indonesia yang memiliki GDP terbesar juga perlu semakin
diinstitusionalisasikan kedalam poros Indonesia-Malaysia-Thailand Gold triangle
(IMT-GT).
E. Diplomasi Parlemen di Bidang Maritim
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengapresiasi dukungan
Uni Eropa atas berbagai kebijakan yang tengah dijalankan pemerintah RI.
Dukungan itu diharapkan dapat mempererat hubungan dengan negara-negara Eropa.
"Kami membahas bagaimana peranan DPD pada pemerintah. DPD sangat mendukung
dan bersyukur bahwa Uni Eropa sangat antusias dan optimistis dalam hubungan
Indonesia dan Eropa," ujar Wakil Ketua I BKSP DPD, Richard Hamonangan
Pasaribu, seusai pertemuan dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan
Brunei Darussalam, Vincent Piket, di Gedung DPD, Jakarta, kemarin. Richard
mengatakan Uni Eropa sangat membuka diri untuk bekerja sama, khususnya untuk
program dan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Mereka sangat mendukung
kebijakan deregulasi agar bisnis antara Uni Eropa dan Indoneisa lebih matang
dan efisien. "Mereka sangat semangat dan mendukung adanya kemudahan dalam
berusaha," ujarnya. Selain dalam hal bisnis dan ekonomi, sambung Richard,
Uni Eropa juga membuka diri dan mendukung kerja sama pendidikan hingga pengembangan
peralatan perang. Sementara itu, Vincent Piket mengatakan Uni Eropa sangat
menekankan pentingnya hubungan baik dan kerja sama antara Indonesia dan Uni
Eropa, khususnya di bidang ekonomi. Prioritas-prioritas, khususnya untuk mengembangkan ekonomi Indonesia dan Uni
Eropa. Kami ingin menciptakan perjanjian kemitraan strategis. Dalam pertemuan dengan DPD juga dibahas mengenai
keinginan Uni Eropa melakukan kerja sama pembangunan berkelanjutan. Uni
Eropa tertarik untuk mengembangkan hubungan yang stabil dengan Indonesia,
termasuk hubungan perdagangan kelapa sawit juga kerjasama bidang pendidikan melalui program pertukaran mahasiswa, serta profesor
antara Indonesia dan Eropa akan terus dikembangkan dan terus berupaya dalam menjalin hubungan
bilateral dengan berbagai negara, . Jalinan
komunikasi antara DPD dan pihak perwakilan Selandia Baru di Indonesia dalam mendorong pengembangan hubungan
bilateral di bidang pariwisata, energi terbarukan, dan industri rumah tangga
untuk mempererat hubungan persahabatan yang sudah berlansung 61 tahun