Buku Love In Summer akhirnya terbit juga di Amazon
ada karya saya disini judulnya Seine after summer
The spirit will comes after your will. I see, I hear, I write, I celebrate all moment with words...
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
my life teach me to believe my inner strength
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Buku Love In Summer akhirnya terbit juga di Amazon
ada karya saya disini judulnya Seine after summer
Gambar 1 : Buku The Islamic Way of Happiness
Saya membaca buku ini saat kan terbang ke berbagai kota sebagai narasumber pengembangan kota berdasarkan potensi ekonomi kreatif, Sehingga buku ini menjadi teman yang baik bahkan saya baca sebagian saat di psawat. Sebelumnya terimakasih pada penulis muda produktif yakni Agung Setiyo Wibowo yang banyak menuliskan buku dengan tema- tema inspiratif untuk pengembangan diri bermetamorfosis menjadi lebih baik lagi
Gambar 2 : Saya membaca buku Buku The Islamic Way of Happiness di atas psawat penerbangan menuju Medan dan Palembang doc. Edrida Pulungan
Buku ini dimulai dengan sebuah renungan tentang makna kebahagiaan dalam versi setiap insan. Apakah itu kebahagiaan semua atau kebahagiaan yang menipu. Karena mengejar kesenangan sensoris yang menipu. Karena banyak sekali yang meraih kesuksesan dalam hidup namun masih merasakan kekosongan jiwa. Karena kekosongan tak tertuliskan karena kita memilih untuk mencapai tujuan yang terbatas . Padadal kita diperdiapkan oleh sang pencipta untuk syurga yang tidak terbatas. Kita sering memilih sesuatu yang fana, padahal kita dipersiapkan untuk mengenal dan mencintai Allah swt. penjelasan penulis di ( hal 3)
Penulis menuliskan buku ini berdasar pengalaman beliau yang menjalankan sabbatical selama setahun dan mencari tahu apa yang menggerakkkan manusia Indonesia dalam berkarya. Termasuk bagaimana mereka memandang kebahagiaan dan kesuksesan hingga menemukan panggilan hidup dan menemukan tujuan semu yang kelak memudar dengan sendirinya. Kotak jebakan yang yang sering dibawa kabur namun akhirnya kecewa.
Bahkan teguran Allah swt dalam surat al Fajr ayat 24-25 yang mmberikan peringatan kepada ummat manusia yang mneyesal dan ingin kembali kedunia agar bisa beraml sholeh lagi. Penulis juga menuliskan berbagai tips yang bisa dijadikan pedoman agar menemukan kebahagiaan sejati. Ada 35 ulasan untuk direnungkan dari tiga bab besar
Bagi para teman- teman yang ingin memaknai tentang kebahagiaan hidup, silahkan baca buku ini . buku Terbitan Elex Media Komputindo yang baru terbit dan segar dari inspirasi seorang penulis, semoga memberikan pencerahan. Selamat membaca
Gambar 1 : Penulis berphoto bersama peacemaker PBB yang bertugasa di negara konflik.
doc. Edrida
Perjalanan Narasi
Perdamaian bangsa Indonesia bukanlah
dimulai di abad ini, namun sudah tertulis dalam pembukaan Undang-undang dasar
negara Republik Indonesia Tahun 1945
alinea ke empat yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial. Sehingga tujuh limapuluh tahun lalu Indonesia sudah menjadi embrio
perdamaian bangsa- bangsa di dunia dan senantiasa mengambil peran perdamaian
dunia serta pijakan fundamental dari politik bebas aktif. Dalam buku Mohammad
Hatta “ Demokrasi Kita” Tujuan politik bebas aktif antara lain mempertahankan
kemerdekaan dan menjaga keselamatan bangsa, meningkatkan perdamaian dunia dan mempererat persaudaraan
antarbangsa
Dalam mewujudkan perdamaian
ini, Resolusi 1325 PBB
dikenal dengan pernyataan yang sangat revolusioner dari Dewan Keamanan PBB
karena menyatakan tentang kesetaraan wanita dalam partisipasinya, dan
keterlibatanya secara penuh dalam upaya
memelihara dan menyebarkan perdamaian dan keamanan, Untuk itu perempuan juga memainkan dan mengambil peran kunci
dalam mempertahankan perdamaian melalui peran mereka di bidang ekonomi, sosial
dan budaya di negara-negara yang dilanda peperangan dan konflik. Keterlibatan
perempuan dalam keamanan dan perdamaian bertujuan untuk menekankan pentingnya
peranan perempuan sebagai agen perdamaian dan toleransi juga misi lainnya yakni
menggandakan upaya untuk mengarusutamakan peran perempuan dalam agenda
perdamaian melalui kemitraan global di Kawasan serta membangun dan membina jaringan
negosiator dan mediator perempuan di Kawasan. Pemajuan peranan perempuan
menjadi poin yang krusial, hal ini karena perempuan memegang peranan penting
dalam pencegahan konflik, manajemen konfik, dan bina damai pasca konflik.
Perempuan sebagai garda istimewa dalam perdamaian dunia memiliki sifat khas karena dinilai lebih peka terhadap situasi lingkungan dan budaya setempat sehingga meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap keberadaan penjaga perdamaian perempuan karena mampu memberikan rasa aman dan nyaman terutama bagi anak-anak dan perempuan yang sering menjadi korban kekerasan seksual dalam suatu konflik; Penjaga perdamaian perempuan (early peace-builders & role model ) bagi para wanita lokal dalam mendorong aktivitas-aktivitas pembinaan perdamaian, termasuk yang berkaitan dengan aspek keamanan seperti proses gencatan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi, serta negosiasi.
Terkait pengiriman pasukan perdamaian, Indonesia telah
mengirimkan pasukan perdamaian sejak 1957. Saat ini Indonesia menduduki posisi 8 dari 124 negara
penyumbang personel terbesar dengan 3.080 personel, 106 di antaranya perempuan
(female peacekeepers), bertugas di 8 misi perdamaian PBB dengan
menerapkan penanganan kekerasan berbasis gender (Gender Based Violence /
GBV) dan kekerasan seksual terkait konflik (Conflict Related Sexual Violence/CRSV)
terjadi dalam angka yang mengkhawatirkan karena
perempuan dan anak-anak adalah korban terbanyak dalam suatu konflik.
Misalnya, perempuan yang dianggap sebagai anggota keluarga kombatan sering
menjadi sasaran kekerasan dan pelecehan dalam komunitas mereka. Untuk itulah
peran penjaga perdamaian perempuan menjadi sangat krusial untuk mengatasi
masalah-masalah terkait GBV dan CRSV di daerah konflik.
Indonesia percaya bahwa keberadaan perempuan sebagai
personel penjaga perdamaian akan memberikan andil besar terhadap keberhasilan
suatu misi, dikarenakan peran perempuan dalam konstruksi sosial di masyarakat
serta aspek psiko-sosial yang membuat perempuan mempunyai 'keistimewaan' dalam
misi-misi kemanusiaan. Karena Peacemaker Perempuan dinilai lebih peka terhadap
situasi lingkungan dan budaya setempat sehingga meningkatkan penerimaan
masyarakat terhadap keberadaan penjaga perdamaian perempuan; Keberadaan penjaga
perdamaian perempuan memberikan rasa aman dan nyaman terutama bagi anak-anak
dan perempuan yang seringkali menjadi korban kekerasan seksual dalam suatu
konflik.
Menurut data PBB Mei
2018, ada 80 peacekeeper perempuan asal Indonesia dari total 2.694
personil TNI dan Polri yang mengabdi sebagai peacekeeper. Masa tugas
mereka setahun lamanya. Mereka tersebar
tidak hanya di Misi-misi Pemeliharaan Perdamaian PBB (UN Peacekeeping
Operations) yang relatif tenang seperti Lebanon dan Haiti. Tetapi juga
diterjunkan di berbagai misi PBB di daerah yang masih rentan konflik, seperti
di Sudan dan Sudan Selatan.
Perempuan peacekeepe
rjuga berpatroli siang dan malam dengan senjata lengkap di atas panser
kebanggaan Indonesia “Anoa” untuk mengamankan daerah “Blue Line” pada
perbatasan Lebanon-Israel. Peacekeeper perempuan Indonesia punya nyali
dalam bertugas kegiatan yang disebut Civil-Military Coordination dengan sentuhan kemasyarakatan memberikan
penyuluhan pendidikan, pertunjukan seni
budaya, musik, dan tarian. Yang diselenggarakan secara mandiri atau kerja sama
dengan kontingen negara lain.
Letnan Kolonel
Ratih Pusporini, menjadi salah satu perempuan peacekeeeper inspiratif pertama
Indonesia yang diterjunkan sebagai penjaga perdamaian di daerah konflik pada
tahun 2008. Letkol Ratih
Pusparini sebagai peacekeeper perempuan TNI ex Misi PBB di tiga negara yakni
Suriah, Republik Demokratik Kongo, Lebanon. Beliau merupakan satu-satunya peacekeeper perempuan TNI yang pernah
diterjunkan ke misi PBB UNSMIS di Suriah pada April-Agustus 2012.
keberhasilannya bersama tim menembus barikade di wilayah Homs, Suriah dan bisa
berinteraksi dengan kelompok oposisi atau pemberontak.
Perannya sebagai Militer Observer dalam
kontingen Garuda yang bertugas di Kongo mengkonfirmasi peran perempuan dalam
sebuah misi perdamaian dengan melakukam Pendekatan terhadap perempuan dan
anak-anak di daerah konflik melalui community engagement dalam
bentuk Civil-Military Cooperation (CIMIC) yang biasanya berupa
bantuan kemanusiaan (mengajar, memberikan fasilitas pengobatan) maupun
memfasilitasi gencatan senjata dan proses perdamaian. Tujuannya tidak lain untuk mengakrabkan PBB dengan
warga lokal sekaligus dimanfaatkan untuk mengenalkan budaya Indonesia. Inilah
mengapa semua peacekeeper perempuan kita dibekali dengan keterampilan
tarian dan musik tradisional. Handal di
lapangan, piawai menari, peacekeeper perempuan kita juga mumpuni dalam
kerja administrasi di markas misi sebagai Military Staff dan berinteraksi
dengan personil militer negara lain.
Peacekeeper perempuan Indonesia dikenal luwes dan murah senyum
dan mampu merebut hati, pikiran, dan kepercayaan warga lokal, khususnya
ibu-ibu, remaja wanita, dan anak-anak di daerah konflik. Keunggulan peacemaker
perempuan dibandingkan rekan peacekeeper laki-laki, bahkan dari peacekeeper
negara lain. Sehingga dari tangan merekalah cukup banyak informasi berharga
berhasil diperoleh PBB untuk kesuksesan tugas operasi.
Ditahun ini Indonesia
akan menjalankan amanah warga dunia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan
PBB. Sehingga mengharapkan keberadaan srikandi-srikandi Indonesia yang membuktikan
kelayakan Indonesia sebagai mitra sejati untuk perdamaian dunia dan mengharap
lagi banyak lagi peacemakers perempuan
hebat Indonesia akan terus berkiprah pada perdamaian dunia. Karena meskipun peran perempuan dalam
menjaga perdamaian sangat krusial, keterlibatan perempuan dalam proses
perdamaian masih sangat terbatas. Berdasarkan analisa dari UN Women, sebanyak
1.187 perjanjian perdamaian tahun 1990-2017, terdapat 2% mediator perempuan; 5%
negotiator perempuan dan 5% saksi dan penandatangan perjanjian perdamaian
perempuan. Hingga 31 Maret 2019, terdapat 3.472 personel militer perempuan dan
1.423 personel polisi perempuan dari total 89.681 personel penjaga perdamaian,
atau 5,46%. Jumlah ini tentunya harus dapat ditambah, dan Indonesia memiliki
niatan yang kuat untuk hal ini. Pengiriman all women contingent seperti
yang pernah dilakukan India di misi perdamaian di Liberia pada tahun 2007
menjadi salah satu target Indonesia di masa mendatang.
Indonesia menekankan pentingnya peran perempuan dalam
perdamaian dunia dan menyuarakannya dalam berbagai forum internasional. Salah
satu milestone dalam upaya ini adalah
pertemuan menteri luar negeri perempuan pertama yang diadakan di Montreal,
Kanada, pada 21 September 2018, yang dihadiri oleh Menlu Retno Marsudi. Topik
mengenai mempromosikan perdamaian dan keamanan serta mengeliminasi kekerasan berbasis
gender menjadi salah satu agenda penting.
Untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam misi penjaga
perdamaian, Indonesia membutuhkan komitmen politik yang kuat untuk
berinvestasi pada hal-hal yang dapat meningkatkan peranan perempuan dalam
pengambilan keputusan nasional dan setiap tahap proses perdamaian. Ini dapat
diterapkan melalui pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan
hak-hak perempuan (kesetaraan dan non-diskriminasi), reformasi budaya dan
sumber daya yang memadai. Salah satunya dengan menciptakan jaringan Global
Gender Advisory, yang terdiri atas para penasihat ahli dalam hal
pengarusutamaan gender lintas divisi berbagai lini operasi dan menyuarakan
urgensi peranperempuan dalam misi
penjaga perdamaian PBB. Seperti yang telah dilakukan oleh Angkatan Pertahanan
Selandia Baru dengan membentuk Jaringan Penasihat Wanita Militer Pasifik
pertama yang diadakan di Suva, Fiji.
Pengalaman Penulis
Dalam hal ini, Penulis juga tertarik untuk ikut
pelatihan program pelatihan regional
tentang Women, Peace, and Security (WPS) di Jakarta. Hal
tersebut untuk menambah pengetahuan penulis terkait kajian peran perempuan
dalam perdamaian setelah diundang dalam Paris Peace Forum 2019 dalam
mempromosikan perdamaian melalui sastra dan budaya sehingga tertarik untuk ikut
Pelatihan yang dihadiri oleh 60 diplomat
wanita dari negara-negara anggota ASEAN, Timor Leste dan Papua Nugini. Yang
dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam webinar daring
selama dua hari dan menegaskan kembali perlunya para pemimpin ASEAN untuk
bergerak maju dengan mengimplementasikan agenda WPS di Asia Tenggara serta menekankan
pentingnya melibatkan lebih banyak perempuan dalam operasi pemeliharaan
perdamaian PBB.
Saya juga ikut Virtual Coaching clinic Diplomasi HAM
dan Kemanusiaan Multilateral yang
diselenggarakan oleh Direktorat Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri
yang diseleksi oleh Kementerian luar negeri dan diselenggarakan tanggal 28
september bersama 40 peserta lainnya. Tentu ini pengalaman yang berharga bagi
saya sebagai dosen hubungan Internasional, penulis juga penggiat literasi
perdamaian. Saya yakin “ Investing
in women equals investing in peace” karena perempuan adalah embrio yang mudah
menebar benih perdamaian karena jiwa pengasuhan yang ada dalam dirinya.
Saya juga aktif menulis
puisi perdamaian diantaranya menerbitkan buku puisi “ Thousand Peace Poetry for
the world” yang sudah menjadi koleksi “ Globe Peace Library” di Paris bersama buku tokoh- tokoh pemimpin
negara lainnya yang saya serahkan saat menjadi undangan Paris Peace Forum 2019
Essay saya juga terpilih
menjadi 25 besar dalam buku “ celebrating peacemaking Odyssey Jusuf Kalla” yang
teriplih dari 300 lebih penulis dan diaspora Indonesia di luar negeri, saya
menuliskan peran JK dalam sastra dan kemanusiaan,, dimana beliau pernah menulis
satu puisi di atas psawat saat berangkat menuju Ambon dalam proses penyelesaian
konflik ambon
Saya juga baru menulis puisi
dengan teman-teman dengan judul “ Bunga Rampai Puisi Indonesia “ , Seperti
Belanda, dari Konflik Aceh ke MOU Helsinki, saya menulis dua puisi yang
berjudul “ setelah helsinki yang menggambarkan prosesi kebatinan saat
Pemerintah Indonesia membuat kesepakatan MOU di Helsinki serta “ Perempuan
Pemetik Bungong Seulanga” yang menggambarkan bagaimana perjuangan seorang
perempuan Aceh berdamai dengan pahitnya
masa lalu saat terjadi konflik
Indonesia membutuhkan banyak perempuan dalam
perdamaian dan keamanan yang menguatkan kultur menjadi norma, dari berbagai bidang seperti ungkapan Menteri
Luar Negeri Indonesia Indonesia sebagai bridge
builde yang berperan dalam perdamaian dunai dan turut memperingati PBB memperingati
sebagai The international Day Of Peacekeepers setiap tanggal 29Mei
Terlepas dari kontribusi penting perempuan dalam perdamaian dan keamanan, keterwakilan dan peran perempuan masih belum memadai dalam berbagai fase proses perdamaian. Untuk itu mari secara aktif mendukung partisipasi perempuan dalam melaksanakan komitmen keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian berkelanjutan sebelum, selama dan setelah konflik serta merayakan perdamaian dalam lahirnya para srikandi-srikandi perempuan perdamaian. Semoga
BKSP DPD RI Garda Depan Kerjasama Parlemen :
Jajaki Peluang dan Potensi Daerah
Indonesia dan Luar Negeri
Melalui Multitrack Diplomacy
Edrida Pulungan, SE., M.HI., M.Si
The full range of international activities undertaken by
parliamentarians in order to increase mutual understanding between countries,
to assist each other in improving the control of governments and the
representation of a people and to increase the democratic legitimacy of
inter-governmental institutions
(Frans W Weisglass, Politisi Parlemen Belanda)
Dalam Pernyataan anggota parlemen
Belanda Frans W Weisglass tergambar peran anggota parlemen yang sangat penting
karena terlibat dalam aktivitas internasional menyeluruh dalam meningkatkan
saling pengertian antar negara-negara, untuk saling membantu dalam memperbaiki
pengawasan terhadap pemerintah dan keterwakilan rakyat dalam meningkatkan
legitimasi demokrasi antar institusi pemerintahan. Tentu saja peran ini
merupakan peran anggota parlemen dalam melaksanakan diplomasi parlemen
Dalam
aktivitasnya diplomasi merupakan manajemen hubungan antar negara
atau hubungan antar negara denganaktor-aktor hubungan internasional lainnya.
Negara, melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk
menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus
atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui
korespodensi,pembicaraan
tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobby, kunjungan dan
aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait. Meskipun diplomasi berhubungan dengan
aktivitas- aktivitas yang damai, dapat juga terjadi dalam kondisi perang atau
konflik bersenjata, karena tugas utama diplomasi tidak hanya manajemen
konflik,tetapi juga manajemen perubahan dan pemeliharaannya dengan cara
melakukan persuasi yang terus menerus ditengah-tengah perubahan yang tengah
berlangsung
Konsep
baru diplomasi yang lebih tajam dan melibatkan banyak stakeholders, yaitu
Multi-Tracks Diplomacy. Definisi umum diplomasi jenis baru ini, bahwa tugas
diplomasi tidak hanya dominasi pemerintah (Kementerian Luar Negeri), tetapi
juga menjadi tanggung jawab stakeholders yang lain, termasuk parlemen. Diplomasi
Parlemen Multitrack Diplomasi mengacu pada visi total diplomasi dalam arti
penggunaan seluruh upaya dari para aktor (diplomat dan nondiplomat) dalam
pelaksanaan politik luar negeri, dan keterlibatan daerah sebagai salah satu
track. Dalam pelaksanaan diplomasi total, peranan aktor dipandang penting untuk
mewujudkan kepentingan dan cita-cita nasional suatu negara. Dalam pelaksanaan
politik luar negeri, diplomasi multijalur berakibat munculnya elemen
fundamental untuk menipiskan sekat tebal yang semula memisahkan aktor
internasional dan aktor domestik dalam mengelola diplomasi. Diplomasi multi
jalur kerap melibatkan sejumlah unsur aktor dalam masyarakat, yaitu pemerintah
pada jalur utama, dan pada jalur kedua terdapat LSM (NGO), kalangan
profesional, kelompok agama, kelompok bisnis, aktivis advokasi, aktivis
penelitian, pelatihan, pendidikan, organisasi penyedia dana, media massa, dan
warga negara biasa (Shoelhi, 2011:83). Anggota Parlemen sebagai politisi juga adalah
diplomat yang terpilih secara demokratis. Perannya dalam diplomasi
internasional sangat penting sebagai salah satu alternatif multi-track
diplomacy. Maka dari itu harus ada sinergi yang baik antara
pemerintah dan parlemen yang akan menunjang posisi tawar Indonesia di kancah
internasional
Diplomasi Badan Kerja Sama Parlemen
(BKSP) dibentuk oleh DPD RI dalah sebagai alat kelengkapan DPD yang bersifat
tetap yang mempunyai tugas membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan
persahabatan dan kerja sama antara DPD dan lembaga sejenis, lembaga pemerintah
ataupun lembaga nonpemerintah, baik secara regional maupun internasional, atas
penugasan sidang paripurna ataupun atas dasar koordinasi dengan Panitia
Musyawarah, dan komite- komite DPD RI
Dalam implementasinya BKSP juga melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan
kunjungan kerja yang dilakukan oleh alat kelengkapan baik regional maupun
internasional; serta mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kunjungan
delegasi lembaga negara sejenis yang menjadi tamu DPD. Keberadaan BKSP sebagai
alat kelengkapan dewan yang dibentuk untuk menjadi ujung tombak
diplomasi parlemen. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (MD3). BKSP mempunyai fungsi untuk membina,
mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPD RI dan parlemen
negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk berbagai
organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen.
BKSP juga
menyampaikan saran atau rekomendasi kepada Pimpinan DPD terkait
masalah kerja sama antar-parlemen.Karena BKPS jugaa harus
rutin engadakan sidang gabungan dengan pimpinan, Panitia Musyawarah, Panitia
Urusan Rumah Tangga, Panitia Perancang Undang-Undang, dan Komite dalam rangka
pembentukan delegasi DPD RI untuk kunjungan referensi ke luar negeri demi
kebutuhan komite untuk menambah pengetahuan atau informasi pendukung dalam
merancang RUU
BKSP juga bisa memberikan
usul kepada pimpinan tentang kerjasama potensial antara DPD RI dan lembaga negara sejenis,
baik secara regional maupun internasionalm karena hubungan antar lembaga memang
sangat penting dalam membangun komunikasi dan pertukaran informasi dan
mendukung eksistensi DPD RI secara kelembagaan dan internasional
Saat
ini 79 negara menggunakan sistem bikameral (parlemen dua kamar), ada 114 negara
unikameral (parlemen 1 kamar). Jadi, kalau ada sinergi antara DPD RI dan DPD
RI, parlemen Indonesia pasti mampu mengelola peluang-peluang untuk memperkuat
posisi Indonesia di berbagai forum dunia internasional
Beberapa forum
yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Parlemen yakni Diplomatic Gathering yang dibuat sebagai wadah yang diharapkan
menjadi forum komunikasi yang efektif
antara DPD RI, Gubernur, Seluruh Pimpinan Daerah dengan para Duta Besar Negara
sahabat sebagai pintu masuk/entry point perdagangan/investasi untuk
daerah-daerah di Indonesia untuk pengembangan peluang investasi dan kerjasama
lainnya. Seiring dengan itu, Kedutaan Negara sahabat dapat
menyampaikan berbagai bidang pembangunan yang dapat ditingkatkan dalam bentuk
kerjasama senat/parlemen sesuai dengan potensi dan keunggulan masing-masing
negaranya.
Keluaran yang
diharapkan dari Diplomatic Gathering adalah adanya kerjasama
yang konkret dan peningkatan kapasitas kelembagaan DPD RI dalam mendorong
berbagai bidang pembangunan daerah dengan belajar dari kesuksesan atau
kegagalan (best practices) Parlemen Negara lain melalui forum bilateral,
multilateral, dan internasiona
Rekam Jejak DPD RI
pernah mengadakan Diplomatic Gathering dengan melibatkan
Gubernur Seluruh Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri,
BKPM, dan Para Duta Besar negara sahabat. Diplomatic Gathering akan
dilaksanakan pada tanggal 26-27 Maret 2015 di Gedung MPR/DPD RI yang saat itu
dipimpin oleh Sekretaris Jenderal DPD RI, Prof. Dr. Ir. Sudarsono
Hardjosoekarto di Gedung B DPD RI, Kamis 12 Maret 2015. Gagasan tentang Diplomatic
Gathering tersebut sebenarnya diusulkan oleh para duta besar
kepada Pimpinan DPD RI untuk mendorong perlunya kerjasama yang konkret antara
daerah-daerah di Indonesia baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota
dengan negara-negara sahabat dalam bentuk kerjasama ekonomi maupun sosial, dan
budaya. Hingga pada saat itu Pimpinan DPD RI, Irman Gusman menindaklanjuti
aspirasi tersebut dengan memformulasikan dalam bentuk hubungan investasi antara
daerah-daerah di Indonesia dan daerah-daerah negara sahabat yang difasilitasi
oleh Perwakilan/Keduataan Negara yang ada di Indonesia.
Pertemuan tersebut
bertujuan memperkuat hubungan dan komunikasi yang efektif antara DPD dan
seluruh pimpinan daerah dengan para duta besar negara sahabat sebagai pintu
masuk investasi untuk daerah-daerah di Indonesia.Pertemuan ini sekaligus membuktikan tekad DPD RI untuk mempertemukan para gubernur dan DPD di 34
Provinsi di Indonesia dengan para kepala perwakilan negara-negara sahabat. Ini
juga sebagai upaya membawa dunia ke Indonesia.
Pada akhir Desember 2015 nanti ketika Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi kenyataan, pasar regional ASEAN akan semakin
bergairah oleh adanya arus barang, jasa, dan orang. tujuan yang lebih besar
lagi yang juga akan membawa serta prospek-prospek baru untuk bisnis dan
investasi serta kerja sama di berbagai bidang. Dengan penyelenggaraan acara
ini, para duta besar akan semakin mengenal Indonesia. Juga akan lebih banyak
lagi investor yang akan berinvestasi ke daerah-daerah potensial di
Indonesia.Karena disadari atau tida pembangunan sebagai agregasi dari
pembangunan daerah-daerah potensial di Indonesia. Itulah sebabnya peran kepala
daerah juga menjadi semakin penting dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Sedangkan Tiga tahun
kemudiam DPD RI melaksanakan kembali Regional Diplomatic Meeting (RDM) 2018 di
Bali pada 7-9 Desember 2018 yang bertujuan memfasilitasi dan memediasi daerah
untuk mengadakan mediasi, promosi, atau
investasi dan mempromosikan produk unggulan daerah ke luar negeri. Tujuan Diplomatic Gathering
lebih luias lagi berkomitmen untuk membangun kemitraan bukan hanya di dalam
negeri tetapi diluar negeri dengan terus berperan aktif dari Pimpinan DPD RI
yang terus dimaksimalkan untuk membina hubungan baik. Hubungan ini tidak hanya
kerjasama antara daerah, melainkan antara daerah dengan luar negeri. Pimpinan
DPD RI, Oesman Sapta Odang menyampaikan bahwa perlu melibatkan para duta besar dengan terus
menjalin komunikasi
B.Peran BKSP dalam Multirack Diplomacy
Diplomasi adalah salah satu cara mencapai kepentingan nasional dengan bekerjasama dengan negara lain. Dilihat dari perspektif sejarah, Pada dekade 1970-an para anggota parlemen lintas negara-negara Eropa, diantaranya Swedia, Jerman Barat, dan Inggris aktif menjalankan diplomasi parlemen dalam menuntaskan masalah-masalah yang timbul pasca Revolusi Anyelir di Portugal tahun 1974-1975. Oleh karena itu peran parlemen tidak dapat dipandang sebelah mata hanya sebagai pelengkap diplomasi yang dijalankan pihak eksekutif ide tentang diplomasi parlemen bukanlah sesuatu yang sama sekali baru. Dalam perspektif historis fungsi ini telah dijalankan oleh para anggota senat Romawi baik dalam format kekaisaran maupun republik.
Secara faktual
keterlibatan parlemen dalam berbagai peluang kerja sama internasional merupakan
keniscayaan zaman. Meski dalam berbagai literatur disebutkan bahwa diplomasi
yang dijalankan oleh DPD RI bersifat second track (diplomasi jalur
kedua), diplomasi parlemen justru berkembang pesat melampaui diplomasi
tradisional yang dijalankan pemerintah karena pada praktiknya di lapangan DPR
tidak hanya menjalankan diplomasi parliament
to parliament. BKSP DPD RI bisa membuka ruang komunikasi antara parlemen,
bisnis, universitas, dan organisasi non pemerintah (NGO) dari mancanegara
A.Diplomasi BKSP di Bidang Kesehatan
Ketua Badan Kerja Sama
Parlemen (BKSP) DPD RI Gusti Farid Hasan Aman bersama Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono
menerima audiensi dari Duta Besar Prancis untuk Indonesia, H.E. Olivier Chambar
di Parlemen Senayan baru-baru ini yakni 10 September 2020. Dalam pertemuan
Indonesia dengan Prancis memiliki hubungan bilateral yang telah lama terjalin
sejak awal Indonesia berdiri. Nono berharap melalui peningkatan kerja sama
antar keduanya, terutama melalui kerjasama DPD RI dengan Senat Prancis,
hubungan antar kedua bangsa dan negara menjadi lebih baik dan bidang-bidang
yang dikerjasamakan akan diperluas.
BKSP dan Parlemen
Prancis akan menjalin kerjasama antara Indonesia dengan Prancis dalam
pengembangan vaksin Covid-19 yang sangat dibutuhkan mengingat banyaknya kasus
covid di Indonesia dan Prancis yang sudah menewaskan ribuan nyawa. Sedangkan
kedepan BKSP DPD RI perlu untuk mulai
menjajaki kerjasama multuilateral dalam menjalin
solidaritas antar negara dalam mengatasi krisis selama covid 19 diantaranya mencalonkan diri untuk terlibat dalam pertemuan negara G20. BKSP Juga bisa menambah kerjasama dengan negara-negara lainnya untuk membuat
penelitian dalam rangka menemukan vaksin covid 19 misalnya dengan negara China,
India, Korea Selatan, Inggris Rusia, dan lain sebagainya. Di sisi ain juga perlu membuat satuan tugas di
parlemen dalam rangka kerjasama menghasilkan
sejumlah penemuan berbasis teknologi untuk membantu tenaga kesehatan dalam
menangani penularan virus corona seperti ventilator dan juga alat kesehatan
yang bisa mendeteksi virus.
Disamping
itu BKSP perlu melaksanakan kerjasama
dengan negara-negara maju yang tergabung dalam G20 seperti berbagai inovasi
teknologi seperti ; 1.Aplikasi
Pendeteksi virus, yang bisa diguanakan untuk mendeteksi virus,2. Thermal
scanner yang bisa mendeteksi dengan valid terkait kodisi suhu tubuh yang
dipakai di berbagai fasilitas publik seperti bandara, tempat belanja, sekolah,
dan ruang publik lainnya untuk mengantisipasi setiap masyarakat, 3.Robot
Doctor yang membantu menggantikan tugas dokter dalam membantu pasien yang
sakit mengingat jumlah dokter terbatas, aplikasi pelacacak virus covid19., 4. Teknologi Artificial Intelligence (AI) atau
kecerdasan buatan dirancang untuk mengidentifikasi pola pergerakan penyebaran
virus Covid-19, 5).Drone yang bisa menghantarkan makanan atau obat-obatan serta
teknologi lainnya
Untuk
itu BKSP sebagai garda depan bisa bekerjasama Parlemen China dan Rusia, Turki
serta parlemen negara G20 lainnya agar membentuk kerjasama yang solid terkait
covid19. Indonesia sebagai negara yang sangat aktif dalam diplomasi kesehatan
dan memperjuangkan kerjasama penanganan kesehatan global public health”
harus terus berupaya membantu pemerintah untuk turut mencari solusi dalam
berbagai pertemuan parlemen.
B.Diplomasi Parlemen di bidang Ekonomi dan Bisnis
BKSP (DPD) RI juga ikut menjajaki
hubungan bisnis, dagang dan investasi serta turut mempromosikan produk unggulan daerah keluar negeri Indonesia ke luar negeri dengan
dan menyambut baik penandatanganan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA), dan berharap hubungan ekonomi, perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Korea Selatan semakin meningkat, terutama bagi peningkatan investasi dan ekonomi dengan daerah. BKSP DPD RI mengadakan pertemuan ayang didampingi Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin dengan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-Beom didampingi Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI Gusti Farid Hasan Aman, di Kantor Kedutaan Besar Republik Korea, Jakarta
DPD RI sebagai kamar kedua di parlemen Indonesia yang mewakili daerah-daerah
ingin agar Korea lebih meningkatkan
kerja sama yang memberikan peluang peningkatan ekonomi terutama bagi
daerah-daerah di 34 provinsi. Karena Korea Selatan sebagai salah satu investor
terbesar di Indonesia, banyak potensi besar dari setiap daerah yang bisa
dimaksimalkan dan melalui para senator bisa menjadi jembatan untuk
mempromosikan berbagai kesempatan kerjasama investasi dari Korea dengan daerah.
Karena basis DPD RI adalah daerah, BKSP DPD RI terus menjajaki hubungan erat
yang terjalin antara Indonesia-Korea dapat membawa para pengusaha untuk melirik
kesempatan investasi ke daerah.
Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-Beom “Dalam waktu dekat,
BKSP DPD RI menjalankan fokus kerja untuk kepentingan daerah, kami menyampaikan
bahwa pada tanggal 17-18 April BKSP DPD RI akan mengadakan Regional Diplomatic
Meeting di Balikpapan, Kalimantan Timur. RDM adalah pertemuan antara pemangku
kepentingan daerah dengan pemangku kepentingan dari luar negeri. Kami berharap
kehadiran Duta Besar dan bisa membawa pengusaha dari Korea untuk bisa bertemu
dengan gubernur atau pengusaha dari daerah melihat potensi-potensi kerjasama
investasi,” kata Gusti.
Selanjutnya, dalam memperkuat kerja sama kelembagaan parlemen, DPD RI ingin
menjalin hubungan yang lebih erat dengan Parlemen Nasional Korea dengan membuat
Memorandum of Understanding (MoU) untuk memperkuat ikatan kerja sama
antara kedua parlemen. Karena untuk meningkatkan kerja sama antara Parlemen Republik Korea dan DPD RI
dan penguatan kelembagaan, kami minta Duta Besar bisa menyampaikan MOU antara
DPD RI dengan Parlemen Nasional Korea Selatan. Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, Wakil
Ketua MPR RI Fadel Muhammad, Ketua BKSP DPD RI Gusti Farid Hasan Aman, Anggota
DPD RI Asyera Respati, Sylviana Murni, Emma Yohana, Misharti, Badikenita
Sitepu, Edwin Pratama Putra
C. Diplomasi Parlemen di
bidang Pendidikan
Badan
Kerja Sama Dewan Perwakilan Daerah RI (BKSP DPD RI) melakukan kunjungan kerja
ke Slowakia untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang. Indonesia dan
Slowakia selalu saling dukung pada forum internasional. Dukungan Slowakia
terhadap Indonesia pada isu kelapa sawit. Saat ini Slowakia memegang tampuk
kepresidenan Visegrad sehingga peranan Slowakia dapat menjadi jembatan bagi
Indonesia guna melakukan penetrasi di kawasan Eropa Delegasi yang dipimpin oleh
anggota DPD RI Emma Yohana itu mengadakan pertemuan dengan National Council
Slowakia (Parlemen), Kementerian Pendidikan, Visegrad Fund, Kadin
Indonesia-Slowakia, dan Wakil Gubernur Bratislava.
Kunjungan
delegasi BKSP ke Slowakia yang
berlangsung pada 11-18 Maret 2019 yang
diterima Dubes RI untuk Indonesia, Adiyatwidi Adiwoso Asmady . Pertemuan BKSP
tersebut bertujuan meningkatkan hubungan
bilateral kedua negara dan diimplementasikan sehingga dapat memberikan hasil
nyata dalam bidang pendidikan dan mengetahui lebih jauh tentang sistem
pendidikan di Slowakia dan tawaran beasiswa dari Pemerintah Slowakia.
BKSP
menjajaki kerjasama dengan Pihak Kementerian yang diwakili Olga Nachmannov yang menyampaikan bahwa kerja sama antar
universitas dapat langsung dilaksanakan tanpa harus mendapatkan rekomendasi
dari Kementrian Pendidikan. Karena pemberian program beasiswa Darmasiswa dari
Kemendikbud, sangat diapresiasi oleh Kementerian dan sangat diminati oleh siswa
Slowakia.
Sementara
dalam pertemuan dengan Presiden Kadin Slowakia-Indonesia, Milan Compel, dibahas
mengenai pengembangan kerjasama bilateral Indonesia-Slowakia di sektor
otomotif, energi, dan pariwisata. SIOK juga akan mengusahakan berdirinya “House
of Indonesia”. Dalam kunjungan tersebut BKSP DPD RI juga mendapatkan pemaparan
terkait Internasional Visegrad Fund (IVF) memberikan paparan mengenai peran
organisasi Visegrad yang mengedepankan kerja sama antar 4 anggota Negara di
Eropa Tengah. Aliansi 4 negara ini merupakan salah satu organisasi yang relatif
kuat dan maju di kawasan Eropa. Pertumbuhan ekonominya mencapai 5% per tahun
dibandingkan dengan negara-negara Eropa dengan tingkat ekonomi kuat (high
Economic Growth). Selain memiliki jalinan kerja sama dengan erat antara 4
negara tersebu, Visegrad Fund juga memiliki program pendidikan dengan berbagai
universitas di luar Slowakia, termasuk Universitas Indonesia.
D.Diplomasi Parlemen di
bidang Pariwisata
Ketua DPD La Nyalla Matalitti menambahkan, pihaknya terus berupaya menjalin hubungan bilateral dengan berbagai negara, salah satunya dengan Selandia Baru. Jalinan komunikasi antara DPD dan pihak perwakilan Selandia Baru di Indonesia penting untuk terus dilakukan. "Kami merasa perlu mendorong pengembangan hubungan bilateral di bidang pariwisata, energi terbarukan, dan industri rumah tangga untuk mempererat hubungan persahabatan yang sudah berlansung 61 tahun ini," sebut La Nyalla dalam pertemuan dengan Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Jonathan Austin. (Pro/P-3)
E.Diplomasi Parlemen di bidang Lingkungan
Parlemen menghubungkan agenda nasional sebuah negara
dengan agenda kerja sama internasional, seperti Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Development). Semakin banyak aktor parlemen, baik di DPD RI maupun
di DPR RI mengelola isu-isu itu, akan semakin kuat diplomasi parlemen Indonesia.
Dengan kata lain, sinergi antara DPD RI dan DPR RI dalam mengelola pencapaian
demokasi Indonesia tersebut dan menjadikannya sebagai instrumen diplomasi
parlemen Indonesia merupakan kemestian yang harus dikelola sebaik-baiknya.
Wakil
Ketua DPD RI, Nono Sampono berharap Indonesia dan China dapat melakukan
kerjasama dalam pengelolaan lingkungan khususnya polusi dan sampah plastik.
Konsumsi plastik yang sangat tinggi dan polusi udara di kedua negara menjadi
persoalan kritis yang perlu untuk segera ditangani bersama. Hal ini
disampaikannya saat menerima kunjungan delegasi lembaga perwakilan Provinsi
Guangdong, China yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Komite Perlindungan
Lingkungan dan Sumberdaya Prov. Guangdong, SU Yifan di Ruang Delegasi Pimpinan
DPD RI, Nusantara III, Rabu, 6 November 2019.
Nono mengatakan bahwa
sampah plastik merupakan permasalahan yang belum dapat diatasi baik di
Indonesia maupun di China. Masalah sampah plastik secara nasional belum dapat
diatasi dengan baik meskipun sudah terdapat program pengelolaan yang diterapkan
secara massif.
“Khususnya mengenai
sampah, ini penting bukan hanya sekedar plastik. Indonesia sudah mulai
mengurangi, seperti mengurangi penggunaan plastik untuk gelas. Tidak lagi
plastik tapi kaca. Kita tau China juga sedang melakukan upaya itu, kita akan
nanti belajar juga ke China,” ujar Nono.
Lebih lanjut Nono mengatakan perlu ada solusi terdapat persoalan sampah dan polusi karena bumi harus dijaga habitatnya agar tidak mewariskan kondisi alam yang mengenaskan kepada generasi di masa mendatang Karena China dan Indonesia sama-sama negara tertinggi untuk tingkat polusinya dan harus diwariskan kepada generasi berikutnya
Sementara itu,
Direktur Jenderal Komite Perlindungan Lingkungan dan Sumberdaya Prov.
Guangdong, SU Yifan menjelaskan kedatangannya ke DPD RI adalah dalam rangka
kunjungan kerjasama antar parlemen. SU Yifan menjelaskan bahwa China dan
Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar dan
memiliki persoalan lingkungan yang tidak jauh berbeda yaitu tingkat polusi yang
tinggi dan sampah yang belum tertangani dengan baik.
Untuk itu, Ia berharap China dapat belajar dari Indonesia tentang penanganan masalah sampah plastik termasuk meminimalisir dampak buruk terhadap lingkungan
Diplomasi Parlemen di bidang Kerjasama Pertahanan
Posisi Indonesia yang strategis di kawasan ASEAN membuka ruang perdagangan dan investasi untuk bekerjasama dengan Republik Ceko.
Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI, A. M.
Iqbal Parewangi didampingi Wakil Ketua BKSP Haripinto Tanuwidjaja, dalam
pertemuan bersama Menteri Luar Negeri Republik Ceko, Mr. Lubomir Zoralek
bersama 11 anggota delegasi termasuk Vice President of the Czech Chamber of
Commerce Mr. Borijav Minar dan Duta Besar Ceko untuk Indonesia, Ivan Hotek. Pertemuan
berlangsung di Gedung
Pada pertemuan ini Ketua BKSP DPD RI
Iqbal Parewangi memberikan pernyataan mengenai pentingnya hubungan bilateral
kedua negara. Beliau menyatakan hubungan Perdagangan dan Investasi antara
Indonesia dan Ceko secara resmi sejak tahun 2012 terkonsentasi pada bidang
pariwisata, perdagangan, investasi, energi, ekonomi hijau dan industri
pertahanan. Posisi Indonesia yang strategis di kawasan ASEAN juga membuka ruang
perdagangan dan investasi yang dapat dikerjasamakan dengan Republik Ceko
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Ketua DPD RI Irman Gusman, pada pertemuan ini
Irman juga menjelaskan bahwa Republik Indonesia terbuka untuk semua negara yang
memiliki hubungan diplomatik dengan negara ini untuk menjalin kerjasama bisnis,
termasuk untuk Republik Ceko.
"Kehadiran mereka ke Indonesia untuk bertemu pemerintah Indonesia adalah
untuk meminta dukungan dalam meningkatkan
kerjasama bilateral ekonomi dan bisnis antara kedua
negara," tukas Irman.
Disamping itu Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lainnya di sektor pertahanan, terdapat nota kesepahaman antara kementerian pertahanan Indonesia dengan kementerian Federasi Jerman yang sudah ditandatangani di Berlin.
Kerja sama dengan Jerman meliputi pertukaran informasi kelembagaan dan
pertahanan, pertukaran pejabat, serta alih teknologi dan informasi.
Indonesia dan Jerman juga berencana membentuk komite bersama. Kemudian kerja
sama dengan RRC difokuskan dalam lingkup kebijakan pertahanan, keamanan
militer, pelatihan, litbang.
Dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Indonesia akan meningkatkan dan
mempercapat kerjasama infrastruktur untuk konektivitas antar Negara ASEAN.
Melihat peluang tersebut, Republik Ceko dapat mengambil inisatif untuk
berpartisipasi membangun infrastruktur Jalur Riau-Singapura-Johor Triangle dan
Greater Mekong subregion, secara non fisik, konektivitas antar Negara
Thailand-Indonesia yang memiliki GDP terbesar juga perlu semakin
diinstitusionalisasikan kedalam poros Indonesia-Malaysia-Thailand Gold triangle
(IMT-GT).
E. Diplomasi Parlemen di Bidang Maritim
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengapresiasi dukungan Uni Eropa atas berbagai kebijakan yang tengah dijalankan pemerintah RI. Dukungan itu diharapkan dapat mempererat hubungan dengan negara-negara Eropa. "Kami membahas bagaimana peranan DPD pada pemerintah. DPD sangat mendukung dan bersyukur bahwa Uni Eropa sangat antusias dan optimistis dalam hubungan Indonesia dan Eropa," ujar Wakil Ketua I BKSP DPD, Richard Hamonangan Pasaribu, seusai pertemuan dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Piket, di Gedung DPD, Jakarta, kemarin. Richard mengatakan Uni Eropa sangat membuka diri untuk bekerja sama, khususnya untuk program dan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Mereka sangat mendukung kebijakan deregulasi agar bisnis antara Uni Eropa dan Indoneisa lebih matang dan efisien. "Mereka sangat semangat dan mendukung adanya kemudahan dalam berusaha," ujarnya. Selain dalam hal bisnis dan ekonomi, sambung Richard, Uni Eropa juga membuka diri dan mendukung kerja sama pendidikan hingga pengembangan peralatan perang. Sementara itu, Vincent Piket mengatakan Uni Eropa sangat menekankan pentingnya hubungan baik dan kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa, khususnya di bidang ekonomi. Prioritas-prioritas, khususnya untuk mengembangkan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa. Kami ingin menciptakan perjanjian kemitraan strategis. Dalam pertemuan dengan DPD juga dibahas mengenai keinginan Uni Eropa melakukan kerja sama pembangunan berkelanjutan. Uni Eropa tertarik untuk mengembangkan hubungan yang stabil dengan Indonesia, termasuk hubungan perdagangan kelapa sawit juga kerjasama bidang pendidikan melalui program pertukaran mahasiswa, serta profesor antara Indonesia dan Eropa akan terus dikembangkan dan terus berupaya dalam menjalin hubungan bilateral dengan berbagai negara, . Jalinan komunikasi antara DPD dan pihak perwakilan Selandia Baru di Indonesia dalam mendorong pengembangan hubungan bilateral di bidang pariwisata, energi terbarukan, dan industri rumah tangga untuk mempererat hubungan persahabatan yang sudah berlansung 61 tahun